2
« pada: 22 Maret 2012, 19:14:31 »
Provinsi NTB terdiri dari 2 kota administratif (Modern Goverment Town) yaitu : Kota Mataram di Pulau Lombok bagian barat dan Kota Bima di Pulau Sumbawa bagian tengah. Di NTB terdapat 8 daerah kabupaten yaitu : Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur di Pulau Lombok. Kabupaten - Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima di Pulau Sumbawa. Ibukota provinsi NTB terletak di Mataram Pulau Lombok.
Pada era orde lama periode republik indonesia serikat (RIS), Daerah Bali, NTB dan NTT serta Timor timur (sebelum berpisah di tahun 1999 era Habibie) termasuk dalam Negara Bagian Kepulauan Sunda Kecil dan sering disebut Bali Nusra. Setelah kembali menganut sistem NKRI Tahun 1971 provinsi ini tergolong dalam kawasan terbelakang di indonesia timur dengan menduduki Indeks Human Resources (IHR) predikat sumberdaya manusia urutan ke-27 dari tahun 1957-1998 dan urutan ke 37 tahun 2001-2011 ini.
Rendahnya indeks SDM/IHR masyarakat NTB ditilik dari rendahnya indikator usia sekolah, tingkat kesehatan dan gizi, sarana prasarana publik, kemampuan produksi dan industri serta pola hidup yang tradisional taklid.
Selama kurun waktu zaman penjajahan, orde lama, dan orde baru hampir seluruh daerah tingkat dua di NTB dikendalikan oleh pemerintah pusat dengan pola desentralisasi mutlak yang menempatkan pucuk pimpinan daerah oleh pejabat non pribumi. Selama kurun waktu hampir 1 abad (1916-1993) tersebut ekonomic goverment NTB berorientasi pada pertanian substantif non agribisnis dengan produk hasil pertanian yang langsung distribusi lintas region tanpa proses pengolahan industri karena investasi produksi market machine tidak teralokasi karena target pembangunan nasional tempo dulu yang pernah disentil memakmurkan jawa sumatera kalimantan bali saja di indonesia.
Bisnis tataniaga dan perdagangan barang dipelopori oleh saudagar cina dan arab terutama dominan di Pulau sumbawa dan lombok bagian barat. Anekdot RCTI (rizqi cina terhadap indonesia) ok sampai saat ini masih terhitung kebetulan yang cukup lama di NTB. Pengaruh perniagaan Islam yang pernah dipelopori oleh Syarikat Dagang Islam (SDI) pada era 1902 tidak sempat dikenyam pelaku ekonomi NTB yang lebih berorientasi pada mental gawe (jiwa pegawai) dimana keseluruhan kehendak akademik diarahkan pada cita-cita menjadi pegawai negara. Alhasil jiwa enterpreneur wirausaha memproduksi barang yang riil guna pemenuhan kebutuhan fisik hidup diandalkan dari import dari daerah alain atau negara asing.
Sejak abad ke-18 periode industrialisasi dunia, NTB dan sekitarnya sampai saat ini belum bisa memproduksi barang lokal sebagai jatidiri produk daerah, selain produk kerajinan tradisional, hasil alami pertanian, perikanan dan tenun. Peralihan industri rumahtangga menjadi badan usaha formal (serikat andil usaha) sangat lamban terjadi sehingga penguasaan ekonomi usaha tetap didominasi suku perantauan bugis, jawa, cina dan arab.
Perilaku politik sosial dan kemasyarakatan penduduk NTB bertemperamen semi kultusifik tradisional borjuis. Ketokohan personal diagungkan sebagai panutan segala urusan dengan mengenyampingkan nalar kehendak dan realitas hidup. Seorang peneliti psikologi budaya pernah berujar bahwa budaya taklid yesmen yang terjadi pada masa kekaisaran mesir kuno dan romawi dapat di jumpai dalam wujud yang berbeda di antero kebiasaan budaya dan pola perilaku penduduk di NTB dan sunda kecil lainnya. Keputusan untuk penanganan hajat hidup ekonomi dan pengaturan masyarakat berpatokan pada permusyawaratan yang sudah diseting oleh para tokoh dan penguasa (pemimpin). Sampai saat ini indikator kelayakan kepemimpinan dan mandat kekuasaan khalayak dipercayakan pada personal tertentu yang berpengaruh secara historis (cerita takhyul zaman kerajaan dst), atau type kharismatik seseorang yang dilihat dari kewibawaan fisik. Perihal pergeseran tolak ukuran penilaian dan dasar pengambilan keputusan politik (masyarakat / pemilih) di NTB berkaitan dengan jiwa gawe yang berpendidikan formal humaniora non aplikatif sebagai ciri utama dominasi jurusan non aplikatif yang dianut model masyarakat campur baur (suku campuran) umumnya.
Tipikal intelektualitas dan keilmuan yang menjadi acuan ukuran kredibilitas dan konditue seseorang bukanlah alasan masyarakat NTB (dan daerah terbelakang) lainnya dalam menempatkan spesialisasi untuk kemajuan produktivitas. Hal tersebut ironis dengan fanatisme agama yang menjadi ciri tempramen moral masyarakatnya. Justru ketegasan petunjuk nilai akidah hanya dipergunakan untuk mengatur hajatan hidup yang bersifat semi dan umum saja, sedangkan dalam urusan yang bersifat aplikasi sektor riil, norma dan agama hanya dijadikan nilai pembicaraan cerita saja yang hampir punah. Jual beli kepentingan dengan kompensasi material adalah ciri utama negatifnya karakter politikal needed orang NTB.
Memasuki era 1990-an, investasi dan pengadaan barang publik di kawasan timur indonesia mulai diperhatikan pemerintah karena alasan adanya ketimpangan ekonomi, ketidak merataan pembangunan dan kecemburuan sosial. Ranah konsep kejawaan yang telah berhasil mewarnai nusantara indonesia dalam slogan ibu pertiwi tumpahdarah semakin bergeser oleh istilah ekaprasetia dan moral pancasila. Akhirnya otonomi akhir era 90-an menempatkan kesejajaran kepentingan unsur pemerintahan dengan transaksi kepentingan politik dan syailendra bisnis ekonomi sistim group (sindikat) yang menjadi mode baru bagi tujuan popularitas dan kemumpungan nasib hidup per golongan anak bangsa.
Sistem politik desentralisasi (kolonial lokal) yang mendarahdaging ratusan tahun di NTB telah mengkerdilkan pendidikan politik dari fase tradisional berjalan ditempat dalam fase neo mistik humanioran tendensial. Di era reformasi, pola pikir masyarakat yang transisional sejak tahun 2000 dan seterusnya diperkirakan masih 03 dekade lagi untuk lepas landas menuju industrialisasi society modernisasi economic scale.
Ketokohan personal (performance kharismatis) masih merupakan tolak ukur kaderisasi kepemimpinan menuju kursi penguasa disetiap pranata organisasi sosial politik dan pemerintahan, ini berlaku umum bagi beberapa daerah yang masih dalam masa transisi peradaban kedesaan menuju modernisasi sosial.
Dahulu, Partai Islam (Nahdlatul Oelama dan Syarikat Islam) masih mendominasi pemenangan suara pemilu pertama, walaupun tampuk pemerintahan gubernur dipegang oleh perpanjangan kekuasaan jawa dan golkar. Baru pada pemilu 1982 dengan tiga peserta (2 partai 1 golongan) pemilu, P3 menang di NTB terutama disebabkan oleh arah aspirasi rakyat berpatokan pada fatwa para tokoh agama dan tokoh adat yang saat itu masih sejati idealismenya benar-benar bersandarkan pada khilafah Islamiah. Namun pucuk pemerintahan gubernur masih dikendalikan sistim desentralisasi jawa golkar. Tahun 1987 Golkar menang mutlak sampai periode 1999. Walaupun agak berkurang, kelanjutan pemerintah Golkar terus bercokol sampai periode akhir 2007. Selama masa waktu 25 tahun itu Golkar adalah penentu hidup matinya NTB. Berbicara mengenai ketertinggalan NTB dalam segala indikator kesejahteraan dan kelayakan ekonomi maka selama pemerintahan yang berkuasa itulah yang jalan ditempat menimbun kekuatan sumberdaya dan potensi demi menjaga kesinambungan kelanjutan syailendra kekuasaan pemerintahan dan penguasaan hajat hidup masyarakat. Kejayaan Golkar praktis menguasai seluruh kepentingan dan program yang dilaksanakan seantero NTB selama sepertiga abad, mendarah daging dari akar sampai pucuk pemerintahan dan pranata sosial. Sebagaimana karakter politik masyarakat yang fanatis buta lainnya di kawasan indonesia, orang NTB masih sulit menerima pembaruan yang mengarah pada pendidikan politik yang berdasarkan ideologi sistem demokrasi yang akurat dan aplikatif menjawab permasalahan selaksa bidang penghidupannya. Jadilah ideologi dan falsafah partai tidak diperhatikan sebagai alasan berpolitik dan berdemokrasi. Istilah biasa setiap moment pemilu adalah Islam yes partai islami no, pada era reformasi saat ini bagi wong cilik ntb adalah semboyan “jangan lihat partainya, lihat jasa orangnya”.
Pemimpin pemerintahan diseluruh tingkat di NTB pada era 1977-1990 masa awal orde baru didominasi oleh penjabatan gubernur, bupati dan kepala desa dari personil prajurit TNI dan camat kecamatan dari didikan TNI (IPDN) untuk merubah karakter politik ideologi islamiah menjadi anak pion golongan pegawai karyawan negara beserta kepentingan surat sakti dari sentral jawa (wawasan nusantara). Sistim politik terkendali yang telah diprogramkan dalam rencana penguasaan lima tahunan oleh pusat jawa harus meyakinkan tercapai arah pengkerdilannya dalam setingan global pancasilaisasi dan kuningisasi.
Gubernur asli putera NTB yang pertamakali dipilih langsung dan berasal dari unsur ulama islam dan kepesantrenan baru pada tahun 2007 memimpin pemerintahan NTB. Namun kebatuan ciri identitas taklid kegolkaran adalah telah mendarah daging di NTB sebagai suatu penyakit politik yang sangat sulit diobati dengan pendidikan politik, pencerahan demokrasi, sosialisasi ideologi, apalagi dengan program kerja partai dan penyerapan aspirasi rakyat yang masih sangat rendah seperti periode 1999-2011 ini; semuanya tak mampu menempatkan pencitraan yang baik bagi sebuah aliran sistem politik pemerintahaan hukum ekonomi dan partai peserta pemilu. Banyak kalangan rakyat NTB menilai Tuan Guru Bajang sampai pertengahan 2011 ini dianggap tidak mampu memberi warna baru dalam menggenjot kesejahteraan hidup dan peluang usaha rakyat pribumi bumi gora.
Pada tahun 2009, partai Demokrat berhasil menyaingi Golkar pada kursi wakil rakyat (legislatif), di ikuti oleh PAN, PKS, PPP dan Hanura. Seperti biasa, nuansa pengaruh ideologi, hasil (program saja?) kerja partai politik yang amburadul mementahkan keberhasilan proses pendidikan politik dan upaya rasionalisasi tendensi masyarakat pemilih.
Perlihatkan Tulisan
