Topik

1

IM / Jadwal Acara Pekan Tarbiyah

« pada: 21 Juli 2008, 12:57:25 »

Jadwal Acara Pekan Tarbiyah


" Untukmu para kader Dakwah "
Jum'at - Ahad, 25-27 Juli 2008
Gelanggang Remaja Jakarta Selatan, Bulungan/Samping SMA 70, Blok M

Jum'at, 25 Juli 2008
Simposium hari ke-1, Tema:  Peran Ustadz H. Rahmat Abdullah dalam Dakwah Tarbiyah
 
SESI I : Pkl. 09.00-11.00 WIB. Sub-tema: "Kajian sejarah hidup Ust. H. Rahmat Abdullah"
Pembicara :
Ust. Mahfudz Abdurrahman (Bendahara Umum DPP PKS)
KH. Abdul Rasyid AS * (Ketua Perguruan Islam Asy Syafi’iyah)
Moderator : Muhammad Yulius (ketua Majelis Budaya Rakyat, pemred Majalah An Nida)
 
SESI II : Pkl. 13.30-15.30 WIB. Sub-tema: "Posisi Ust. Rahmat Abdullah diantara pelaku sejarah"
Pembicara :
Ust. Muhammad Tizar Zein (muballigh, salah seorang pendiri PKS)
Ust. Abu Ridho, Lc (budayawan muslim, anggota DPR RI)
KH. Abdul Hasib Hasan, Lc (Ketua Perguruan Islam Al Hikmah)
Moderator : Ahmad Mabruri (jurnalis)

Konser Nasyid dan Lagu religi dan sosial
Pkl. 19.00-22.00 WIB
Parade lagu KPJ
Nasyid : Izzatul Islam, Shoutul Harokah, Ruhul Jadid & FATIH, Snack ensambel
Lagu religi dari IKJ
 
---------------------------------------------------------------------------
 
Sabtu, 26 Juli 2008
Simposium hari ke-2, Tema :  Mencari Spirit yang Hilang
 
SESI I : Pkl. 09.00-12.00 WIB. Sub-tema: "Analisa visioner Ust. Rahmat Abdullah tentang kondisi Tarbiyah"
Pembicara :
Dr. Hidayat Nur Wahid, MA (ketua MPR RI, mantan Presiden PKS)
Ir. Untung Wahono, Msi (anggota DPR RI)
Drs. Muzammil Yusuf (anggota DPR RI)
Moderator : Sapto Waluyo (anggota MPP PKS)
 
SESI II : Pkl.13.00-15.00 WIB. Sub-tema: "Aktualisasi nilai-nilai Tarbiyah dahulu dan hari ini"
Pembicara :
Dr. Idris Abdusshomad (Dewan Syariah PKS)
Ir. Tifatul Sembiring (Presiden PKS)
Moderator : Mustafa Kamal (anggota DPR RI)

Pembacaan Puisi & Pementasan Teater
Pkl. 19.00-22.00 WIB
Pembacaan Puisi Oleh :
DR. Hidayat Nur Wahid, MA (Ketua MPR RI)
Ir. Tiffatul Sembiring (Ketua Umum PKS)
Dr. Adyaksa Dault (Menteri Negara Pemuda & Olahraga RI)
Ir. Anton Apriantono (Menteri Pertanian RI)
Yusuf Asy’ari (Menteri Perumahan Rakyat RI)
Yuslam Fauzi (Dirut BSM)
Taufik Ismail (Budayawan)
Chaerul Umam (Sutradara)
Ratih Sanggarwati (Mantan peragawati dan foto model)
Neno Warisman (Bintang film)
Anneke Putri (Bintang film)
 
Penampilan teater :
Teater Kanvas
 
---------------------------------------------------------------------------
 
Ahad, 27 Juli 2008
Simposium hari ke-3, Tema :  Muslimah Menjawab Tantangan
 
SESI I : Pkl. 09.00-12.00 WIB. Sub-tema: “Peran Ust. H. Rahmat Abdullah sebagai guru para akhwat”
Pembicara :
Ustdz. Yoyoh Yusroh (Anggota DPR RI)
Ustdz. Aan Rohanah (anggota DPR RI)
Moderator : Dwi Septiawati (Jurnalis)
 
SESI II : Pkl. 13.00-15.00 WIB. Sub-tema: “Peran Muslimah dalam mendukung dakwah”
Pembicara :
Ustdz. Wiryaningsih (Muballighoh, Ketua Persaudaraan Muslimah, pengurus DPP PKS)
Ustdz. Ledia Hanifa (Muballighoh, pengurus DPP PKS)
Moderator : Zirly Fera Jamil (Jurnalis)
 
Jumpa Pemeran dan Sutradara Film Sang Murabbi
Pkl. 15.30-16.00 WIB
Zul Ardhia (Sutradara film Sang Murabbi)
Irwan Renaldi
Astri Ivo
Neno Warisman
David Chalik
Ati Cancer
Beny Ruswandi
Muhammad Yulius (Produser film Sang Murabbi)

2

Hukum dan Dunia Politik / Yudi: Mars PKS Membuat Saya Merinding

« pada: 18 Juli 2008, 13:40:51 »

Yudi: Mars PKS Membuat Saya Merinding


“Ini saya terus terang merinding. Kalau ini menjadi satu kesatuan sikap dan semangat untuk membuat suatu perubahan pada peradaban. PKS punya tanggung jawab moral yang luar biasa,” kata Yudi Chrisnandi pada acara diskusi politik menjelang Pemilu 2009.

PK-Sejahtera Online: Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Yudi Chrisnandi merasa tergetarkan jiwanya saat mendengarkan lagu mars PKS. Yudi mengaku, lirik "kibarkan tinggi panji Allah" membuat bulu kuduknya merinding. Hal tersebut dikatakannya saat diskusi Politik PKS “Mencari Pemimpin (muda) Baru Indonesia” di Hotel Kartika Chandra, Rabu(16/7).

“Saya merinding mendengarnya. Sampai saya catat liriknya, lantangkan suara hati nurani. Ini kan dahsyat,” kata Yudi.

Yudi menerangkan, sangat sedikit pemimpin bangsa yang mau menyuarakan kebenaran dengan hati nuraninya. Tapi PKS punya platform seperti ini.

Yudi membahas lagu mars PKS saat memberikan komentar tentang kualitas kader-kader PKS yang belum memiliki presidensial capacity, presidensial group, presidensial character.

“Kalau PKS memiliki kader-kader terbaik, Alhamdulillah. Tapi kalaupun belum saya rasa PKS memiliki instrumen untuk menemukan itu,” katanya di hadapan peserta diskusi.

Lebih lanjut Yudi mencoba mengartikan lirik lainnya: lahirkan pemimpin yang adil sejati. Menurut politisi Golkar ini, PKS tidak hanya melahirkan pemimpin yang adil, tapi juga jujur, bertanggung jawab, visioner, disiplin, bekerja sama, responsive, peduli. “Itu harus menjadi kajian utama,” katanya.

Kalimat terakhir dalam lagu itu, lanjut Yudi, kibarkan tinggi panji Allah. “Ini saya terus terang merinding. Kalau ini menjadi satu kesatuan sikap dan semangat untuk membuat suatu peruabahan pada peradaban. PKS punya tanggung jawab moral yang luar biasa,” katanya.

Lirik terakhir yang dibahas adalah menciptakan Indonesia penuh berkah. “Ini penuh berkah seperti apa?Apakah kondisi seperti sekarang ini sudah berkah atau belum?” tanya Yudi. Arti keberkahan menurutnya menjadi tantangan buat bangsa Indonesia.

Menurutnya, Indonesia yang penuh berkah itu adalah Indonesia yang mampu mengatasi lima permasalahan utama yaitu kemiskinan, kebodohan, korupsi, ketidakadilan dan ketergantungan pada dana asing.

3

Hukum dan Dunia Politik / PKS Percepat Pertumbuhan Koperasi Syariah

« pada: 10 Juli 2008, 17:42:07 »

PKS Percepat Pertumbuhan Koperasi Syariah

PKS dan Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) yang didirikan pada tahun 1998 dengan jumlah anggota koperasi primer lebih di 400 kota dan kabupaten di Indonesia berkomitmen menggerakkan koperasi syariah dan berupaya mempercepat pertumbuhannya di Indonesia

PK-Sejahtera Online: Koperasi syariah ternyata telah memberikan dampak yang cukup positif terhadap pelaku usaha mikro di tanah air. Dalam waktu yang singkat koperasi syariah telah membantu lebih dari 920 ribu usaha mikro di tanah air dan telah merambah ke seluruh kabupaten di Indonesia. Jenisnya sangat beragam dari koperasi pondok pesantren (kopontren), koperasi masjid, koperasi perkantoran hingga koperasi pasar (kopas). Sistim bagi hasil yang dikenalkan masyarakat ternyata cukup mudah diterima dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan asas gotong royong dan kejujuran. Terdapat lebih dari 3020 koperasi syariah yang berkembang dengan berbagai macam ragam kondisi kelembagaannya.


Dunia perbankan saat ini tengah mengalami kelebihan likuiditas dan tersimpan dalam SBI per April 2007 sebesar 202,5 trilyun (Sumber BI), suatu fakta bahwa telah terjadi penurunan fungsi intermediasi perbankan, yaitu fungsi untuk menyalurkan dana yang diterima dari masyarakat (nasabah penabung/penyimpan) kepada dunia usaha atau sektor riil. Disisi lainnya kesulitan mengakses perbankan dihadapi oleh usaha mikro, dikarenakan standar kelayakan perbankan yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha mikro. Kondisi ini diatasi dengan keberadaan Koperasi Syariah yang terbiasa dengan usaha yang skala dan transaksi kecil (mikro) serta berada di lokasi-lokasi yang selama ini sulit tersentuh sepenuhnya oleh jaringan perbankan.


Kenyataannya jumlah koperasi syariah masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan usaha mikro yang mencapai 39,72 juta usaha dan menyerap 88% tenaga kerja. Karena itu penumbuhan koperasi syariah merupakan upaya strategis untuk mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Penumbuhan koperasi syariah juga penting dalam rangka meningkatkan keluarga prasejahtera, sehingga bukan sekedar intermediasi financial, melainkan juga intermediasi social. Menurut data BPS, terdapat lebih dari 10 juta usaha kecil dan mikro yang belum tersentuh jasa layanan perbankan. Kondisi ini menjadi perluang bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi syariah bagi rakyat Indonesia yang mayoritas muslim. Apalagi dari data pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ternyata perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya LKM.


Kelahiran Koperasi Syariah di Indonesia dilandasi oleh Kepututsan Menteri (Kepmen) Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah . Kepmen ini memafasilitas berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistim ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah. Dengan demikian dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan dan perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia mutlak diperlukan adanya Undang-Undang Koperasi Syariah tersendiri yang mampu mengakomodir percepatan dari Koperasi Syariah itu sendiri.


Untuk itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pelaku koperasi syariah di bawah Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) yang didirikan pada tahun 1998 dengan jumlah anggota koperasi primer lebih di 400 kota dan kabupaten di Indonesia berkomitmen menggerakkan koperasi syariah dan berupaya mempercepat pertumbuhannya di Indonesia sehingga mampu menjadi mediasi pertumbuhan sektor riil yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi bangsa sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Iman)

4

Hukum dan Dunia Politik / PKS dan Kepemimpinan Kaum Muda

« pada: 30 Juni 2008, 17:36:57 »

PKS dan Kepemimpinan Kaum Muda


Presiden PKS Ir H Tifatul Sembiring menjadi salah satu pembicara pada acara Diskusi PKS dan Kepemimpinan Kaum Muda yang diselenggarakan oleh Majalah Biografi Politik, Kamis(19/6) di Hotel Four Seasons Jakarta. Pembicara yang lain adalah Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Budiman Sudjatmiko, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dan Yudi Latif.


Menteri Negara Pemuda dan Olahraga DR Adhyaksa Dault diberikan kesempatan untuk memberikan keynote speech.


Diskusi antara lain membedah fenomena kemenangan kader PKS H Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat dan Gatot Pujonugroho sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara.

5

Hukum dan Dunia Politik / kolaborasi gerakan intra parlementer dan extra parlementer umat islam indonesia

« pada: 05 Mei 2008, 17:49:18 »

PKS dan Hizbut Tahrir

Oleh H. M. DIDI TURMUDZI

MENYIMAK kegiatan pemuda Muslim beberapa dasawarsa terakhir, saya semakin optimistis bahwa kiamat belum segera datang pada abad ini akibat tidak ada lagi orang yang bersedia memperjuangkan Islam. Wallahualam, hanya Allah Yang Mahatahu kapan tepatnya kiamat akan terjadi. Tidaklah berlebihan apabila kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada generasi muda Muslim sekarang yang terus gigih melakukan perjuangan di tengah semakin gencarnya tekanan dari kalangan non-Muslim. Mereka, khususnya Barat, seperti tidak pernah berhenti mencari celah dan menunggu momentum umat Islam berbuat kesalahan dan anarkis. Begitu umat Islam terjebak, telunjuk mereka secara beramai-ramai akan menunjuk muka umat Islam sembari berteriak, “Terorisss!”

Anton Winardi dalam bukunya Konsep Negara & Gerakan Islam Baru — Menuju Negara Modern Sejahtera telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penggambaran peta perjuangan dakwah kaum Muslimin, baik yang berjuang melalui pembentukan partai politik maupun pembentukan organisasi massa dan LSM. Anton berhasil secara apik melukiskan peta perbedaan maupun kesamaan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbut Tahrir (HT).

Apresiasi banyak diberikan kepada para aktivis PKS dan HT. Mereka pada umumnya digambarkan sebagai generasi muda yang sangat peduli terhadap Islam dan menyadari sepenuhnya posisi kaum Muslimin yang sehasta demi sehasta dan sejengkal demi sejengkal menjadi kacung dan akhirnya menjadi “bancakan” masyarakat Barat. Kesadaran ini sangat penting, mengingat sejak bangsa Indonesia berkenalan dengan bangsa Barat empat abad yang lalu, mereka senantiasa memperlakukan bangsa ini tak lebih sebagai budak dan sapi perahan. Selama berabad-abad, mereka menjajah Indonesia dan negara-negara dunia ketiga. Lepas dari penjajahan secara teritorial, mereka kemudian memasang perangkap dengan berbagai pinjaman dan utang, sehingga pada akhirnya semua kekayaan milik bangsa ini mereka kuasai tanpa menyisakan sedikit pun untuk rakyat, kecuali kesengsaraan dan penderitaan. Tak pernah ada niat baik dari mereka kecuali mengajak masyarakat dunia ketiga masuk ke dalam lubang kadal sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad saw.

Anton dalam penelitiannya berhasil secara jernih membedakan antara PKS dan HT. PKS digambarkan sebagai partai yang beranggapan bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, karena syariat Islam menyangkut seluruh aspek kemasyarakatan. Jalan yang ditempuh adalah dengan masuk ke dalam pemerintahan yang ada dan menjalankan setiap mekanisme yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, setelah berganti nama menjadi PKS pada Pemilu 2004, partai ini dalam usulannya mengenai amendemen UUD 1945 Pasal 29 tidak lagi menganggap penting warisan Piagam Jakarta. PKS justru mengusulkan konsep yang menunjukkan kecenderungan pluralisme yaitu Piagam Madinah.

Sementara Hizbut Tahrir, menurut Anton (Minardi, 2008: 12-13), mengusulkan agar Islam dijadikan sebagai landasan pemerintahan dan negara, bahkan mengusulkan didirikan khilafah. Dalam merealisasikan gagasannya, HT menolak bergabung ke dalam sistem pemerintahan Indonesia yang ada, karena dianggap tidak sesuai dengan sistem Islam.

Kesamaan keduanya adalah, PKS dan HT melakukan perekrutan anggota dengan ajakan yang sifatnya persuasif, yang berangkat dari penyadaran akan eksistensi manusia sebagai khalifah beserta tugas-tugasnya dan memberikan pemahaman mengenai sistem Islam yang harus diterapkan dalam seluruh kehidupan manusia yang beriman. Perekrutan yang dilakukan dapat melalui acara formal partai maupun melalui berbagai kegiatan yang sifatnya penambahan wawasan, seperti seminar maupun kegiatan sosial. Dakwah dan pembinaan selanjutnya dilakukan secara terstruktur, baik secara materi maupun jenjang pembinaan sesuai dengan keaktifan dan loyalitas seseorang kepada partai.

Yang pasti, PKS dan HT membawa pemahaman yang relatif baru mengenai pemerintahan menurut Islam. PKS menerima terminologi demokrasi masuk ke dalam sistem pemerintahan dan membangun komunitasnya di tengah masyarakat dengan prinsip tarbiah. Sementara HT menolak konsep demokrasi Barat yang dianggap terlalu mengedepankan kebebasan individu yang dianggap menyimpang. Mereka mengampanyekan berdirinya khilafah Islam sebagai penggantinya dengan cara berjuang secara damai di luar sistem pemerintahan dengan melakukan dialog terbuka dan membangun komunitas di luar sistem. Gerakan PKS semakin mendapatkan tempat di berbagai kalangan di Indonesia, terutama kalangan intelektual dan ekonomi menengah.

Perbedaan antara PKS dan Hizbut Tahrir justru saling melengkapi. Perbedaan yang berhasil diidentifikasi bukan untuk dipertentangkan, melainkan masing-masing harus memainkan peran yang saling melengkapi demi `Izzul Islam Walmuslimin. Dalam hal ini saya teringat dengan Jujun S. Suriasumantri yang menulis buku Filsafat Ilmu. Beliau meminjam pemikiran Will Durant yang menjelaskan bahwa hubungan antara ilmu dan filsafat seperti pasukan marinir yang berhasil merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Pasukan infanteri ini adalah sebagai pengetahuan yang di antaranya adalah ilmu. Filsafatlah yang memenangi tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Setelah itu, ilmulah yang membelah gunung dan merambah hutan, menyempurnakan kemenangan ini menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan.

Demikian pula PKS dan HT, bagi saya, PKS adalah filsafat yang bertindak sebagai marinir yang harus merebut pantai hati masyarakat. PKS harus memberikan praktik dan contoh politik islami dan membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil `alamin yang mampu memberikan kesejahteraan lahir maupun batin. Jika praktik politik islami yang diperagakan PKS dapat menjadi solusi bagi bangsa Indonesia yang tengah mengalami krisis multidimensional, niscaya masyarakat semakin percaya dengan konsep Islam. Pada saat demikian, HT yang bertindak sebagai ilmu pengetahuan bagaikan pasukan infanteri. Kalau hati rakyat sudah direbut dengan Islam, apa pun namanya tentang sistem politik Islam akan diterima tanpa reserve.

Sembari terus meminta pertolongan kepada Allah SWT, kita harus senantiasa mewaspadai kemungkinan padamnya api perjuangan Islam sambil berharap dua gerakan yang semakin menampakkan hasil yang efektif. ***

Penulis, dosen filsafat ilmu Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pasundan.(www.pikiran-rakyat.com)

6

Hukum dan Dunia Politik / Threadnya Info PKS

« pada: 05 Mei 2008, 10:17:16 »

Member MQ,


Please give comment for Milad 10 PKS yesterday Sunday 4 May 2008 :

7

Hukum dan Dunia Politik / Soeripto: NAMRU Lakukan Spionase

« pada: 28 April 2008, 11:40:24 »

Soeripto: NAMRU Lakukan Spionase


Jakarta, myRMnews. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Soeripro mengatakan, penelitian Naval Medical Research Unit (NAMRU) yang dilakukan sejak puluhan tahun lalu tidak pernah dilaporkan ke LIPI, Depkes atau Departemen Kelautan.

“Indikasi ini lebih condong mencurigai adanya misi spionase terhadap Indonesia yang dilakukan NAMRU karena mereka juga beroperasi di daerah-daerah yang berpotensi konflik,” kata Soeripto dalam Teatrikal Penuntasan Kasus BLBI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (27/4).

Bekas anggota Komisi I DPR ini meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memutuskan izin operasional NAMRU di Indonesia.

“Jika ini tidak dilakukan maka kondisi lemahnya kedaulatan dan intergritas indonesia di mata internasional sangat jelas. Lagi pula, Kepala BIN Syamsir Siregar sudah menyatakan NAMRU melakukan operasi intelijen di Indonesia,” kata Soeripto.

“Jadi tunggu apalagi,” tegasnya.

Soeripto juga menyaranka kepada BIN untuk segera melakukan kontra intelijen atas NAMRU. “Awasi gerak-gerik petinggi NAMRU,” saran Soeripto.

8

Hukum dan Dunia Politik / PKS Tidak Berkoalisi di Pilgub Bali

« pada: 28 April 2008, 11:39:14 »

PKS Tidak Berkoalisi di Pilgub Bali


DENPASAR - Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bali Heri Sukarmaeni menegaskan partainya tidak akan berkoalisi dalam mengusung kandidat di Pilgub Bali.

Namun, PKS akan tetap berpartisipasi dengan mendukung salah satu kandidat dari Koalisi Rakyat Bali (KRB) atau Koalisi Kebangkitan Bali (KKB).

"Rapat gabungan telah memutuskan PKS tidak akan berkoalisi. Tapi kita tetap akan mengarahkan dukungan ke salah satu kandidat," ungkapnya di Denpasar, Minggu (27/4/2008).

Sebelumnya, PKS telah menetapkan tiga sikap dalam perhelatan Pilgub Bali. Pertama, berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung salah satu kandidat. Kedua, mendukung salah satu kandidat, dan ketiga hanya memberikan rekomendasi kepada para kader untuk memilih salah satu kandidat.

Saat ini PKS telah memutuskan memilih opsi kedua. Arah dukungan PKS, kata dia, sudah mengerucut ke dua kandidat dari tiga calon dalam Pilgub Bali. Pilihannya diantara pasangan I Gde Winasa-IB Alit Putra atau Mangku Pastika-AA. Ngurah Puspayoga. Keputusan penentuan dukungan akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Tinggal tunggu hasil koordinasi terakhir saja," ujar dia sembari menjanjikan dalam pekan ini akan mengumumkan sikap partainya. okezone

9

Hukum dan Dunia Politik / Banyak Partai Nervous sama PKS

« pada: 25 April 2008, 13:24:15 »

Resonansi Republika PKS





Banyak kalangan Parpol mungkin agak nervous dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belakangan ini. Khususnya setelah dua pasang cagub dan cawagub yang didukung PKS (sebenarnya lewat koalisi dengan partai lain) memenangkan pilkada di Jawa Barat dan Sumatra Utara. Bukan hanya kalangan parpol lainnya, tetapi juga sementara pengamat dalam dan luar negeri mengambil kasus di kedua daerah tersebut sebagai pertanda awal dari peningkatan suara PKS dalam Pemilu 2009 nanti.

Mengapa nervous? Tidak lain karena selama ini PKS dianggap sebagai partai yang akan mengubah Indonesia menjadi ‘negara Islam’ dan menerapkan ‘syariah’, tegasnya hukum hudud, potong tangan, dan rajam kepada para pelaku kejahatan yang menurut fikih klasik perlu dijatuhi hukuman seperti itu. PKS juga tidak jarang dianggap lebih berorientasi transnasional; disebut-sebut banyak dipengaruhi organisasi al-Ikhwan al-Muslimun yang sampai sekarang terlarang di Mesir.

Apakah PKS memang seperti itu? Saya beruntung mendapat kesempatan mendalami PKS ketika diundang pimpinan PKS dalam Milad ke-10 PKS, Ahad pekan lalu (20/4/ 2008). Bersamaan dengan itu juga diselenggarakan pembahasan buku Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera (2008) dengan pembahas Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; dan
saya sendiri.

Diminta membahas platform PKS dalam bidang sosial-budaya (termasuk agama), saya menemukan bahwa buku setebal xxii+543 halaman ini secara komprehensif membahas berbagai subjek, sejak dari paradigma PKS; kondisi nasional dan permasalahan bangsa dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya; lingkungan strategis dan Indonesia yang dicitacitakan, sampai pada platform PKS untuk mengatasi berbagai masalah tersebut menuju Indonesia yang dicita-citakan. Saya percaya, tidak banyak parpol yang memiliki platform yang selengkap dan serinci platform PKS; meski dalam segi-segi tertentu, tidak banyak pembahasan tentang ‘bagaimana’ cara dan langkah sistematis mewujudkan platform tersebut.

Negara Indonesia bagaimanakah yang dicita- citakan PKS? Jawabannya jelas dalam tujuan pendirian PKS: ”Tujuan didirikannya PK Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. PK Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke”.

‘Masyarakat madani’. Inilah salah satu kata kunci untuk lebih memahami PKS. Apa yang dimaksud PKS dengan ‘masyarakat madani’? Masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara.

Pengertian genuine dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam ukhuwah Islamiyyah (ikatan keislaman), ukhuwah wathaniyyah (ikatan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyyah (ikatan kemanusiaan) dalam bingkai NKRI”.

Dengan platform ini, sekali lagi, jelas, PKS tidaklah bertujuan membentuk ‘negara Islam’ atau yang semacamnya, melainkan bertujuan membentuk masyarakat madani. Jelas pula, masyarakat madani yang diinginkan PKS adalah masyarakat madani yang berbasiskan agama (religious-based civil society); bukanlah masyarakat sipil atau masyarakat kewargaan yang dalam sejumlah wacana tentang civil society tidak memiliki konotasi apalagi hubungan dengan agama. Konsep masyarakat madani yang akhir ini pada dasarnya merupakan teoretisasi dari pengalaman di Eropa Timur dan Amerika Latin.

Dalam konteks penciptaan masyarakat madani itu yang memungkinkan bagi umat beragama untuk melaksanakan ajaran dan menghadirkan syariah Islam yang rahmatan lil alamin, PKS menawarkan gagasan tentang ‘objektivikasi Islam’, atau persisnya ‘objektivikasi nilai-nilai Islam’. Hemat saya, ini adalah sebuah gagasan atau bahkan konsep yang sangat menarik.

Apa yang dimaksud PKS dengan ‘objektivikasi Islam’ tersebut? Dalam perspektif PKS, objektivikasi nilai-nilai Islam adalah proses transposisi konsep atau ideologi dari wilayah personal-subjektif ke ranah publikobjektif; dari ranah internal merambah ke wilayah eksternal, agar bisa diterima secara luas oleh publik. Secara subjektif, setiap Muslim berkeinginan agar syariat Islam diterapkan oleh negara. Namun, keinginan subjektif tersebut agar dapat dimenangkan di wilayah publik mesti memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti: kesesuaian dengan konteks dari segi ruang dan waktu; mempunyai hubungan rasional-organik; memenuhi rule of the game; memenuhi prinsip pluralitas dan kehidupan bersama (non-diskriminatif) dan; resolusi konflik agar konsep dan ide tadi memenuhi prinsip keadilan publik.
()


http://republika.co.id/koran_detail.asp?id=331501&kat_id=19

10

Hukum dan Dunia Politik / PKS Terbitkan Platform dan Falsafah Perjuangan

« pada: 20 April 2008, 15:04:03 »

PKS Terbitkan Platform dan Falsafah Perjuangan

Pelaksanaan rangkaian Milad ke-10 Partai Keadilan Sejahtera memasuki kegiatan kedua, yakni Diskusi Terbuka Platform PKS. Diskusi tentang arah perjuangan hasil konsensus kader PKS tersebut akan ditanggapi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Assidiqi, Ketua Program Pasca Sarjana UIN Jakarta Prof Azyumardi Azra serta Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.

PK-Sejahtera Online: Partai Keadilan Sejahtera dalam kesempatan Miladnya yang ke-10 telah menyelesaikan Platform dan Falsafah Perjuangan Partai. Buku yang diberi judul “Memperjuangkan Masyarakat Madani” itu rencananya akan dilaunching pada acara Diskusi Terbuka Platform PKS, Ahad(20/4), di Hotel Bidakara Jakarta. Dalam buku setebal 600 halaman lebih tersebut terdiri dari Platform Kebijakan Pembangunan, Falsafah Dasar Perjuangan serta Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PKS.

Ketua DPP PKS DR Sohibul Iman mengatakan buku ini menjelaskan secara gamblang perjuangan PKS dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Di dalamnya terurai perjuangan dasar PKS dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

“Dengan buku itu diharapkan tidak ada lagi statement miring lagi terhadap PKS. Saya rasa buku itu menjawab seluruh pertanyaan masyarakat,” katanya yang sejak dua bulan lalu mensosialiasikan buku itu keseluruh Indonesia.

Platform Kebijakan PKS merupakan penjabaran dari Falsafah Perjuangan, adalah dokumen yang merefleksikan visi, misi, strategi, program dan sikap partai terhadap berbagai persoalan Indonesia, dalam upaya memperjuangkan Masyarakat Madani.

Dalam diskusi terbuka Platform PKS tersebut akan hadir penanggap dari kalangan luar PKS. Mereka adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Assidiqi, Ketua Program Pasca Sarjana UIN Jakarta Prof Azyumardi Azra serta Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.

Sementara itu, yang akan memaparkan Platform PKS adalah Ketua DPP PKS DR Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Ir H Untung Wahono dan Anggota MPP PKS Sapto Waluyo.

11

Hukum dan Dunia Politik / PKS Tanam 1000 Pohon

« pada: 20 April 2008, 14:52:36 »

PKS Tanam 1000 Pohon

Menurutnya, kegiatan yang di atas adalah bentuk nyata PKS dalam membantu program pemerintah kota terkait dengan penghijauan dan juga sebagai usaha untuk memerangi bahaya global warming. Sekaligus menyambut peringatan hari bumi internasional


PK-Sejahtera Online: Batam: Ketua Panitia Milad PKS ke-10, Riza H. Yopi mengatakan penanaman 1000 pohon di kawasan Marchelia, Batam Centre akan menandai dimulainya rangkaian acara mengisi hari lahir PKS ke-10 di Batam. Rencananya kegiatan tersebut  dilaksanakan pada Ahad (20/4) besok.

Menurutnya, kegiatan yang di atas adalah bentuk nyata PKS Batam dalam membantu program pemerintah kota terkait dengan penghijauan dan juga sebagai usaha untuk memerangi bahaya global warming. Sekaligus menyambut peringatan hari bumi internasional

Yopi menambahkan pesatnya pembangunan Batam meninggalkan permasalahan serius di bidang lingkungan hidup. Diperparah dengan sistem pembangunan yang tidak mengindahkan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) membuat kondisi lingkungan semakin memprihatinkan

Kondisi di atas jelas menjadikan kualitas lingkungan hidup semakin menurun dan mengakibatkan dampak yang luas. Keberadaan perairan, daratan dan udara yang tercemar oleh limbah industri membuat rentannya masyarakat mengidap berbagai penyakit dan bahaya lainnya.

Dipilihnya Marchelia, Batam Centre karena tempat tersebut sangat bersejarah bagi PKS Batam dan Kepri. Kawasan itu memiliki memori yang manis bagi PKS, karena awal mula sekretaiat PKS ada daerah padat penduduk tersebut. “Untuk itu gerakan penanaman pohon kami mulai dari kawasan yang memiliki kenangan dan nantinya akan ditularkan di setiap DPC”, janji Yopi serius.


Uniknya menurut Yopi pohon yang akan ditanam adalah sebagian besar pohon produktif. 200 pohon peneduh dan 800 pohon buah seperti Manggis, Mangga dan Rambutan. Dipastikan Ketua Otorita Batam, Ir. Musthofa Wijaya, MM, Wakil Walikota, Batam, Ir. Ria Saptarika dan Ketua DPD PKS Batam, Ir. Ricky Indrakari datang dan melakukan penanaman secara simbolis.

Selain penanaman pohon, HUT PKS Ke-10 yang bertemakan “Bangkit Bersama Membangun Negeri” ini puncaknya pada Kamis (1/5) dengan mengadakan jalan santai bagi masyarakat Batam, Buruh dan PKS serta panggung rakyat beserta pameran foto dan kegiatan lainnya. (Ibnu Syakir)

12

Hukum dan Dunia Politik / [INFo PKS]-Hidayat Nur Wahid Mewakili Indonesia dalam Al Quds Internasional Foru

« pada: 28 November 2007, 09:37:13 »

Hidayat Nur Wahid Mewakili Indonesia dalam Al Quds Internasional Forum



Indonesia dapat kehormatan di Al-Quds International Forum
16 November 2007
Bisnis


Kehormatan itu diberikan karena masyarakat Internasional menganggap Indonesia memiliki kepedulian yang begitu tinggi terhadap persoalan yang dihadapi bangsa Palestina.

“Sambutan yang pertama diberikan kepada Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas kepedulian yang begitu tinggi bangsa Indonesia terhadap masalah Palestina,” demikian disampaikan Ketua Pelaksana QIF Maan Mansour dalam surat elektronika yang diterima Bisnis kemarin.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang mewakili Indonesia untuk memberikan sambutan di pembukaan QIF tersebut menyampaikan, kepedulian bangsa Indonesia terhadap persoalan Palestina tidak pernah berhenti.

Sejak digelar Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, bangsa Indonesia terus memperhatikan masalah yang terjadi di Palestina hingga saat ini. Hal itu karena menjadi sikap bangsa Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi, sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945.

Hidayat mengemukakan, persoalan Palestina bukanlah persoalan penduduk Palestina semata. Bukan hanya persoalan bangsa Arab, bahkan bukan juga hanya persoalan dunia Islam.

“Persoalan Palestina adalah persoalan semua umat manusia. Karena persoalan yang dihadapi bangsa Palestina adalah persoalan kemanusian yang universal sifatnya,” tandas Hidayat.

Karena itu ia mendesak semua bangsa yang peduli terhadap persoalan kemanusiaan bahu membahu mencari solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi bangsa Palestina. QIF diselenggarakan oleh Al Quds Foundation, sebuah organisasi kemanusian yang memberi perhatian khusus terhadap persoalan Palestina.

Al Quds Foundation sender ketua oleh ulama Yususf Al Qaradawi dan beranggotakan tidak hanya kalangan Islam, tetapi juga masyarakat dari beragam agama, termasuk Kristen dan Yahudi.

QIF dihadiri oleh lebih dari 1300 individu dari berbagai oragnisasi kemanusiaan dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri mengirimkan tidak kurang dari 30 delegasi dari berbagai organisasi kemanusiaan, di antaranya Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP), Dompet Dhuafa, PKPU, Rumah Zakat, PZU, Persis, dan sejumlah organisasi lainnya. (bisnis)

13

Hukum dan Dunia Politik / [INFO PKS]-Cagub Kaltim PKS harus Hafal lima Juz Al Qur'an

« pada: 28 November 2007, 09:24:38 »

Cagub Kaltim PKS harus Hafal lima Juz Al Qur'an


Tuesday, 20 November 2007
Samarinda
- Cagub yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minimal harus menghafal lima juz Al Quran.
Hal itu disampaikan Presiden DPP PKS Tifatul Sembiring saat berorasi politik di hadapan ribuan kader dan simpatisan PKS di GOR Sempaja, Samarinda, Kaltim, Minggu (18/11).
"Cagub dan cawagub yang akan diusung PKS saat Pilkada Kaltim 2008 minimal mampu menghafal lima juz Al Quran. Tapi, syarat ini tampaknya hanya bisa dipenuhi dari kader PKS," ujar Tiffatul Sembiring.

Tablig Akbar yang dirangkaikan halalbihalal DPD PKS Kaltim itu, juga dihadiri Sekretaris Propinsi Kaltim Syaiful Teteng, Wali Kota Samarinda Ahmad Amins dan istri mantan gubernur Kaltim Ny. Farida Ardans.
Ketiganya merupakan bakal cagub Kaltim yang belum mendapat dukungan dari salah satu partai. "Kami belum punya calon, tetapi sesuai mekanisme partai dari DPC se-Kaltim telah mengusulkan 12 paket ke DPD Kaltim yang akan dipertimbangkan kemudian dua paket akan diusulkan ke DPP," ujar Presiden PKS kepada wartawan usai tablig akbar.

Tifatul Sembiring mengaku belum menerima dua paket yang telah diajukan DPD PKS Kaltim yang akan diusung menjadi cagub dan cawagub Kaltim 2008. Namun, pihaknya telah menganalisis para bakal calon itu, dan saat ini masih dalam proses seleksi.
Ditanya kemungkinan PKS akan kembali berkoalisi dengan partai Golkar pada Pilkada Kaltim 2008, Presiden PKS itu mengaku masih mempelajari kemungkinan itu. Ant