Topik

1

Hukum dan Dunia Politik / [Ask]Kerry Konfirmasikan Bantuan 190 Juta untuk Mesir

« pada: 04 Maret 2013, 23:08:41 »

Assalamualaikum

Thread ini saya buat atas keprihatinan saya atas apa yang baru saja terjadi di Mesir,
bukan terkait banyaknya penentangan Oposisi terhadap pemerintah,
namun terkait kebijakan Presiden Mursi yang kita tahu bahwa beliau adalah bagian dari Ikhwanul Muslimin, apakah Ikhwanul memiliki Madzab politik yang sama di seluruh dunia, sehingga ketika suatu saat salah satu anggota nya memimpin sebuah pemerintahan memiliki sikap yang sama terkait AS dan bantuannya (Baca: Hutang)  serta IMF dan HUTANGnya

ini ada berita terbaru mengenai sikap Presiden Mesir terhadap AS setelah mendapat kunjungan mentri Luar negri AS John Kerry

Kerry Konfirmasikan Bantuan 190 Juta untuk Mesir

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry di akhir kunjungannya ke Mesir mengkonfirmasikan alokasi bujet senilai 190 juta USD untuk membantu Mesir.

FNA (3/3) mengutip laporan International Business Times menyebutkan, Kerry menyatakan bahwa bantuan tersebut adalah untuk mendukung bujet  Mesir."

Pasca kunjungan ke Mesir dan pertemuannya dengan Presiden Muhammad Mursi, Kerry mengatakan bahwa Washington mengalokasikan bujet tersebut menyusul komitmen Mursi terhadap program-program dalam menyempurnakan program Dana Moneter Internasional (IMF).

Mesir menyatakan sedang memulai perundingan dengan IMF untuk mendapat pinjaman sebesar 4,8 miliar USD. Alokasi bujet tersebut telah disetujui bulan November 2012, akan tetapi berdasarkan permintaan dari Kairo, pengucuran bujet tersebut ditangguhkan sampai instabilitas reda.

Kerry mengkonfirmasikan bantuan tersebut di saat Washingotn Post mencatat permintaan para anggota Demokrat dan Republikan di Kongres Amerika Serikat agar Gedung Putih merevisi rencana bantuannya kepada Mesir. Alasannya adalah instabilitas yang sedang melanda Mesir.(IRIB Indonesia/MZ)

Sumber: indonesian.irib.ir

2

Hukum dan Dunia Politik / Mereka Mulai Berbicara Tentang KHILAFAH

« pada: 20 Mei 2012, 07:23:12 »

Gus Choi: Bangsa Sudah Mengarah ke Sistem Khilafah

Anggota DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB)
Effendy Choirie (Jaringnews/Ralian Manurung)

"Bahkan satu agama saja, bila berbeda paham dianggap sesat atau salah."

JAKARTA, Jaringnews.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Effendy Choirie mengatakan, saat ini, ada upaya kelompok lain yang berupaya untuk menggantikan ideologi Pancasila, dan menolak keberagaman yang sudah menjadi karakteristik bangsa.

“Bangsa kita sekarang sudah mengarah ke sistem khilafah, dengan menganggap bahwa kelompok mereka seolah-olah yang paling benar. Bahkan satu agama saja, bila berbeda paham dianggap sesat atau salah," ujar dia dalam Pertemuan Raya Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Jumat (18/5).

Lanjut Sekretaris Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, Nahdlatul Ulama (NU) berpegang pada pesan yang disampaikan mendiang KH. Abdurrahman Wahid, yakni masalah perbedaan adalah sesuatu kekayaan yang harus dihormati.

“Beliau (Gus Dur) mengatakan, kalau Allah mau kita satu, tanpa perbedaan pasti Dia bisa melakukan, tapi di situlah Allah menunjukkan bahwa manusia itu beragam dan berbeda-beda, dan itu harus kita hormati," ucap Gus Choi--sapaan akrab Choirie.

Dia menambahkan, kalau ada upaya mengganti ideologi Pancasila, maka wajib bagi warga negara untuk melawannya. “Oleh karena itu kita harus menghormati keberagaman, dimana Indonesia rumuskan Bhinneka Tunggal Ika," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Hermawi Taslim mengatakan, dalam kebebasan beragama, pemerintah gagal melindungi warga negara. Persoalan penutupan rumah ibadah di Singkil Aceh contohnya, lanjut dia, terjadi hanya karena desakan kelompok masyarakat, sehingga 17 gereja ditutup.

“Ini persoalan yang serius dalam keberagaman, dan pemerintah kurang serius dalam menangani masalah ini," tegasnya.

Pertemuan Raya senior GMKI diikuti ratusan alumni GMKI dari berbagai daerah, dan akan berlangsung pada 18-20 Mei.
(Ral / Nky)

Komentar ana:

Jika penguasa mulai resah dengan dakwah ini, sesungguhnya mereka menyadari sesungguhnya mereka tidak akan selamanya bisa bersikap diam dengan maksud agar dakwah ini tidak didengar oleh ummat. mereka menyadari ummat mulai sadar akan kemana mereka harus kembali.

Jika tauhid mulai merasuk kedalam diri kaum muslimin. sesungguhnya diam bukan lagi opsi terbaik bagi mereka yang terancam "zona nyaman dan aman" nya. karena sesungguhnya keimanan telah mulai meresap kedalam dada-dada kaum muslimin menggantikan wahn. dan Allah akan segera memberi pertolongan kepada mereka yang berhak untuk ditolong.

wahai kaum muslimin, masih ada waktu bagi kita untuk mencicipi pahala yang sebagaimana dahulu diberikan kepada shahabat-shahabat ashabqunal awallun. saatnya bergabung kedalam barisan pejuang Khilafah. ini adalah kereta terakhir kalian, karena setelah ini sudah tidak ada lagi peradaban lain selain Islam.

3

Multimedia Islam / [Ask] Ada berapa Rekaman Murrotal Almathrud?

« pada: 08 April 2012, 06:48:19 »

Assalamualaikum akhi/ukhtifillah.

Saya mau tanya sama myqers penggemar tilawah al mathrud.

Tahun 1998, pertama kali saya mendengar suara beliau setelah selesai mengaji menjelang magrib disebuah masjid.
saya langsung jatuh cinta sama gaya murotal beliau   
Saya tertarik untuk bisa mengaji dengan tilawah seindah belia membacakan alquran.
akhirnya saya beranikan untuk menghubungi ikhwah yang menjadi operator sound masjid.
belum ada mp3 player akhi, jadi masih menggunakan tape pita. kalau tidak slah ingat gambar sampulnya ada orang naik unta, ada pohon kurma dan background senja.

saya merayu ikhwah tersebut untuk bisa meminjam kasetnya. selepas sholat magrib akhirnya kaset itu aku bawa pulang. hampir seminggu aku mendengar suara murotal beliau. dan ndak bosen. karena sudah seminggu akhirnya ditagih juga khi...   

karena sudah jatuh cinta, akhirnya saya berinisiatif untuk merekam kaset itu. setelah cari-cari dapetnya kaset yang berpita lebih pendek dari kaset murotalnya. jadi nggak semua kerekam khi. hampir selama SMA, kaset itu aku dengarkan setiap malam menjelang tidur. surat albaqoroh juz 2. saya hampir hafal 1/5 dari jus tersebut besrta gaya membacanya khi. alhamdulillah sampai sekarang masih sedikit gaya membaca juz 2 al mathrud yang masih saya ingat.

stelah beberapa tahun saya tertarik untuk mencari kaset saya itu. Hilang khi. nggak ngerti tak pijemin atau raib entah kemana. 

saking rindunya sama suara beliau yang dulu, akhirnya saya inisiatif untuk download.
seneng khi akhirnya bisa mendengar suara beliau lagi.

Tapi...

Kok beda ya waktu juz 2. gaya beliau membaca memang sama, namun bukan seperti itu yang aku hafal. salah satu contohnya waktu sampai ayat kollu innalillahiwainnailahirojiun. itu beda gaya membacanya.

saya coba download lagi yang lain, ternyata sama dengan yang aku dengar barusan. samapai berkali-kalai tetep sama,
akhirnya aku hentikan pencarianku   

kira-kira akhi pernah dengar berapa versi tilawah beliau. kalau ada tolong saya diberi link downloadnya atau kalau bisa tolong akhi/ukhti uploadkan.

Sebelumnya Jazakallah khair katsir atas info daN bantuannhya.

Wassalam

Arif

4

Hukum dan Dunia Politik / Jihad, Syariah, Khilafah Dalam Daftar Hitam Inggris

« pada: 19 Februari 2009, 18:43:19 »

buat teman2 myq yang diskusinya sama saya kepotong (tidak ada tanggapan dari saya), saya minta maaf, karena saya hampir sepekan lebih tidak OL. semoga kalau ada yang masih belum puas, bisa di PM saja untuk mengingatkan. Jazakallah khair.

ada berita penting dari Inggris yang menurut saya erat hubungannya dengan perpolitikan secara Internasional dan pengaruhnya terhadap dunia ISlam ke depan.

Terorisme yang selama ini digunakan oleh Amerika dan sekutunya untuk memerangi dunia Islam kini semakin terbuka kedoknya. dan pengertian terorisme serta ekstrimisme telah dilebarkan menjadi lebih luas. namun dari beberapa pengertian baru dalam wilayah terorisme kita dapat mengetahui kemana arah isu ini akan di gunakan.

seruan penerapan syariah dalam bingkai Khilafah serta jihad yang akan membawa Islam menuju kemuliannya kembali benar-benar membuat orang-orang yang merasa terancam status quonya melakukan berbagai strategi untuk menghalang halangi berdirinya kembali kekhilafahan. semoga berita ini membuat kita semakin yakin akan dekatnya pertolongan Allah.


Jihad, Syariah, Khilafah Dalam Daftar Hitam Inggris

LONDON (Arrahmah.com) - Muslim Inggris yang mendukung syariat Islam, meyakini konsep jihad, meyakini homoseksual sebagai suatu dosa besar atau mendukung tewasnya tentara kafir di Irak dan Afghanistan diyakini sebagai seorang "ekstrimis" oleh pemerintahan Inggris.

"Pemerintah telah menyiapkan rencana yang memberikan label kepada ribuan lebih muslim Inggris sebagai seorang ekstrimis," ujar salah satu artikel dalah The Guardian, Selasa (17/2).

London telah menyelesaikan kebijakan baru untuk melawan "terorisme" yang diberi nama Contest 2 yang akan diberlakukan mulai bulan depan.

"Contest 2 akan memperluas definisi ekstrimis."

Menurut draft tersebut, Muslim Inggris yang mempromosikan Syariat Islam, mengatakan homoseksual sebagai sebuah dosa atau mendukung khilafah, diyakini sebagai seorang ekstrim.

Termasuk yang meyakini konsep jihad, mendukung pejuang Palestina untuk terus memerangi pendudukan Israel terhadap daratan mereka, juga dilabeli dengan hal yang sama.

Senang dengan tewasnya tentara Inggris yang melakukan perang di Irak dan Afghanistan juga menjadikan Muslim Inggris seorang ekstrim.

Inggris menjadi rumah untuk sekitar dua juta muslim.

Beberapa pejabat pemerintahan meyakini strategi melawan "terorisme" yang baru dibuat ini akan menjadi sia-sia.  Muslim Inggris akan lebih meyakini keyakinan mereka, karena sejatinya semakin mendapat tekanan maka mereka akan menjadi semakin kuat. (Hanin Mazaya/arrahmah.com)

5

Sistem Ekonomi dan Bisnis / Presiden George W. Bush Akui Ekonomi AS Sudah Runtuh

« pada: 25 September 2008, 23:09:45 »

Presiden George W. Bush Akui Ekonomi AS Sudah Runtuh  dari Eramuslim

Kamis, 25 Sep 2008 12:38 "Seluruh perekonomian kita sedang dalam bahaya. Situasinya sedang tidak normal. Perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya ... jika Kongres tidak segera bertindak, Amerika akan mengalami kepanikan finansial," kata Bush.

Presiden AS George W. Bush berusaha meyakinkan publik bahwa AS membutuhkan suntikan dana segar agar tidak jatuh ke dalam krisis yang ekonomi yang lebih dalam. Bush dalam pidatonya yang ditayangkan televisi mengakui bahwa negara AS sedang menghadapi ancaman kebangkrutan dan resesi ekonomi yang panjang jika pemerintah tidak segera bertindak.

"Seluruh perekonomian kita sedang dalam bahaya. Situasinya sedang tidak normal. Perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya ... jika Kongres tidak segera bertindak, Amerika akan mengalami kepanikan finansial," kata Bush.

Jika AS mengalami resesi, resikonya adalah akan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, bertambahnya jumlah pengangguran, kerugian di bursa saham, kegagalan bisnis dan sulitnya mendapatkan pinjaman. "Dan pada akhirnya, negara kita akan mengalami resesi panjang dan menyakitkan. Saudara-saudaraku sebangsa, kita tidak boleh membiarkan ini terjadi," kata Bush menghiba.

Sebelum berpidato, Bush sempat memanggil dua kandidat presiden AS John McCain dan Barack Obama, jajaran pimpinan DPR AS dan sejumlah anggota senat ke Gedung Putih untuk meminta dukungan.

Pemerintah Bush sudah mengajukan permintaan dana sebesar 700 milyar dollar pada Kongres untuk skema penyelamatan krisis keuangan AS. Namun Kongres masih bersikap skeptis dan meminta Bush untuk memberi penjelasan atas kekacauan kondisi keuangan yang menimpa AS saat ini.

"Inilah saatnya bagi Bush untuk menjelaskan mengapa pemerintahannya cuma duduk-duduk saja sambil berpangku tangan selama berbulan-bulan dan sekarang baru sadar bahwa pemerintah harus segera melakukan sesuatu," kritik Harry Reid, senator dari Partai Demokrat.

Sejumlah kalangan juga mengkritik skema penyelamatan yang diajukan Bush. Ibarat judi, pemerintah AS dan Wall Street sedang mempertaruhkan nasib perekonomian dan para pembayar pajak di AS yang saat ini menanggung beban dari krisis finansial yang disebabkan oleh Wall Street.

Max Keiser, analis keuangan di Paris mengatakan, kehancuran ekonomi akan dirasakan oleh masyarakat Amerika secara umum. "Harga-harga makanan dan minyak akan meroket akibat hiperinflasi. Satu-satunya cara yang mungkin bisa dilakukan untuk membayar biaya penyelamatan ini adalah menambah suplai uang," kata Keiser.

"Itu artinya akan terjadi hiperinflasi di AS seperti yang dialami Jerman pada era tahun 1920-an. Jika ini terjadi, rata-rata masyarakat AS akan mengalami kebangkrutan, kemiskinan, kerawanan sosial karena kesalahan manajemen bank. Kesalahan itu sebenarnya bisa dihindari. Tapi sayangnya, bank-bank di AS dikelola dengan prinsip kerakusan, dan inilah akibatnya," papar Keiser. (ln/aljz/prtv)

nah, bner kan Kapitalisme di ujung tanduk

6

Hukum dan Dunia Politik / jawaban2 atas pertanyaan terhadap HTI.

« pada: 28 Juni 2008, 22:36:43 »

Saya tidak tahu apakah menempatkan ini di ruang hukpol adalah kesalahan ataukah sudah tepat.
saya mau meletakkan ini di DDI di anak ruang HTI, namun saya berfikir, pertanyaan ini lebih banyak di ajukan di HUKPOl dari pada di DDI, jadi saya meletakkannya disini.
mengapa saya tidak meletakannya di tread HUKPOL yang sudah ada ex: kritik dan saran untuk HTI, atau kumpulan informasi dari myqer, non diskusi, karena saya beharap jawaban dari JUBIR HTI ini bisa dibaca (karena tread baru bisanya dibaca terlebih dahulu dari pada tread yang lama, dan saya juga berharap ada tanggapan2.
namun jika bang MOMOD mau memindahkan tread ini ketempat yang lebih "layak", ya nggak papa.

7

Hukum dan Dunia Politik / Piagam madinah: konstitusi negara atau bukan?

« pada: 17 Mei 2008, 22:34:31 »

Piagam madinah: konstitusi negara atau bukan?

Soal:

Banyak pihak mempertanyakan kedudukan Piagam Madinah, apakah merupakan konstitusi negara atau bukan? Jika merupakan konstitusi, mampukah piagam tersebut menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi oleh rakyat yang hidup di bawah Negara Islam pertama tersebut?



Dalam Al-Watsâ’iq as-Siyâsiyyah li al-’Ahdi an-Nabawi wa al-Khilâfah ar-Rasyîdah (Dokumen Politik era Nabi dan Khilafah Rasyidah) yang ditulis oleh Muhammad Hamidullah, piagam tersebut jelas-jelas beliau nyatakan sebagai konstitusi negara.1 Hal yang sama juga dinyatakan oleh Dr. Said Ramadhan al-Buthi dalam Fiqh as-Sîrah.2 Hanya saja, apakah ini klaim, atau memang kenyataannya demikian, maka fakta piagam tersebut harus dilihat dengan seksama.

Dalam karya Hamidullah, dokumen tersebut berisi 47 poin. Al-Buthi meringkasnya menjadi 13 poin. Adapun Ibn Hisyam tidak mengklasifikasikannya per-poin, sebagaimana dokumen Hamidullah.3 Inti dari poin-poin tersebut adalah mengatur hubungan kaum Muslim dengan sesama Muslim, yaitu antara Muhajirin dan Anshar, serta antara kaum Muslim dan Yahudi. Kaum Yahudi memang perlu diatur tersendiri karena mereka merupakan komunitas tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Adapun kaum musyrik Madinah, karena telah tunduk pada pemerintahan Islam, dan melebur menjadi satu, maka mereka tidak lagi mempunyai pengaruh dalam pembentukan masyarakat baru di Madinah. Ini sangat berbeda dengan kaum Yahudi.4

Dokumen tersebut menyatakan:

هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمّدٍ النّبِيّ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إنّهُمْ أُمّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النّاسِ

Ini adalah dokumen dari Muhammad saw. untuk sesama orang Mukmin dan Muslim dari kalangan Quraisy, Yatsrib dan siapa saja yang mengikuti mereka, kemudian menyusul dan berjihad bersama mereka. Mereka dinyatakan sebagai satu umat, yang berbeda dengan umat manusia yang lain.

Dokumen tersebut kemudian menetapkan kewajiban  kaum Mukmin dan Muslim dalam interaksi sesama mereka. Mereka adalah kaum Quraisy, kabilah Bani Auf, Bani Saidah, Bani Harits, Bani Jusyam, Bani Najjar, Bani Amru bin Auf dan Bani Aus.5

Ketika mengatur interaksi sesama mereka, dokumen tersebut juga menyebut keberadaan kaum Yahudi:

وَإِنّ ذِمّةَ اللهِ وَاحِدَةٌ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ دُونَ النّاسِ وَإِنّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنّ لَهُ النّصْرَ وَاْلأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلاَ مُتَنَاصَرِينَ عَلَيْهِمْ

Jaminan Allah adalah satu. Mereka yang kuat wajib menolong yang lemah. Orang Mukmin harus saling melindungi satu sama lain, tanpa kecuali. Siapapun di antara orang Yahudi yang mengikuti kami, dia berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan. Mereka tidak boleh dizalimi dan tidak boleh melakukan tolong-menolong untuk mengalahkan mereka.6

Namun, Yahudi yang disebutkan di sini bukanlah Yahudi secara keseluruhan, melainkan siapa saja yang ingin menjadi rakyat Negara Islam Madinah, yang tunduk padanya, maka dia berhak diperlakukan sama dengan kaum Muslim.

Adapun Yahudi, sebagai komunitas tersendiri, mereka telah diatur dalam dokumen tersebut pada bagian terakhir:

وَإِنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إلاَّ مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنّهُ لاَ يُوتِغُ إلاَّ نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

Orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum Mukmin. Orang-orang Yahudi tetap bebas menjalankan agama mereka dan kaum Muslim juga tetap bebas menjalankan agama mereka. Mereka harus saling melindungi, kecuali terhadap orang yang berbuat zalim dan durhaka. Sebab, perbuatannya itu tidak bisa membinasakan, kecuali terhadap dirinya sendiri dan keluarganya.

Mereka terdiri dari berbagai kabilah yaitu Bani Auf, Bani Najjar, Bani Harits, Bani Saidah, Bani Jusyam, Bani Tsa’labah, Bani Syutaiah dan Bani Aus.7 Pada awalnya, Bani Quraidzah, Bani Nadhir dan Bani Qainuqa’ belum meratifikasi perjanjian ini dengan Rasulullah saw. Namun, tidak lama kemudian mereka melakukannya, dengan ketentuan dan syarat yang sama.8

Memang, komunitas Yahudi ini mendiami kawasan di sekitar pusat Madinah. Namun, ketika mereka meratifikasi perjanjian ini dengan Rasulullah saw., mereka telah tunduk pada pemerintahan Islam, kecuali dalam urusan agama mereka. Mungkin karena itulah maka Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie menyimpulkan, bahwa mereka juga menjadi bagian dari rakyat Negara Islam Madinah.9 Ini diperkuat dengan klausul yang mengatur komunitas Yahudi dalam dokumen tersebut yang menyatakan:

وَإِنّهُ لاَ يَخْرَجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلاَّ بِإِذْنِ مُحَمّدٍ

Tidak seorang pun di antara mereka dibolehkan keluar, meninggalkan Madinah, kecuali mendapatkan izin dari Muhammad saw.

Klausul ini sekaligus mengatur hubungan mereka dengan pihak lain di luar negeri.

Karena itu, al-Buthi, berkesimpulan bahwa piagam ini layak disebut konstitusi. Sebab, piagam tersebut berisi semua poin yang biasa digunakan oleh konstitusi modern untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam interaksi di antara sesama rakyat sebuah negara. Dengan kata lain, piagam ini telah memuat ketentuan umum tentang sistem negara, baik untuk mengatur urusan domestik maupun luar negeri.10

Hanya saja, tetap harus diakui, bahwa Piagam Madinah ini belum memuat semua pasal dalam sebuah konstitusi negara secara detail. Sebab, hukum Islam belum turun semua pada saat dokumen tersebut ditetapkan. Pada saat itu, masih banyak surah dan ayat al-Quran yang belum turun kepada Nabi. Ini bisa dimaklumi, karena ketika itu proses pewahyuan masih terus berlangsung. Namun demikian, untuk menyelesaikan kasus-perkasus yang terjadi di kemudian hari, baik antara kaum Muslim dan sesama mereka, maupun dengan orang Yahudi, dokumen tersebut menetapkan:

وَإِنّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنّ مَرَدّهُ إلَى اللهِ عَزّ وَجَلّ وَإِلَى مُحَمّدٍ

Jika kalian berselisih dalam suatu urusan maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad.

Dalam klausul lain dinyatakan:

وَإِنّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنّ مَرَدّهُ إلَى اللهِ عَزّ وَجَلّ وَإِلَى مُحَمّدٍ رَسُولِ الله

Setiap kasus atau perselisihan yang terjadi di antara para pihak dalam dokumen ini, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad, Rasulullah.11

Ini artinya, meski secara detail aturan pasal-perpasalnya belum dinyatakan dalam dokumen tersebut, dua klausul yang terakhir ini cukup untuk menyelesaikan setiap kasus yang akan terjadi di kemudian hari; tidak lain dengan kembali pada wahyu yang diturunkan kepada Nabi saw.

Dengan demikian, tidak diragukan lagi, Piagam Madinah ini merupakan konstitusi sebuah Negara; juga tidak diragukan lagi, bahwa di dalamnya telah memuat aturan pokok dan garis besar sistem yang mengatur hubungan domestik dan luar negeri. Dengan klausul khusus yang menjadikan Allah dan Nabi saw. sebagai rujukan, maka meski dokumen tersebut belum mengatur semua urusan secara detail, tidak diragukan bahwa dokumen tersebut telah mampu menyelesaikan semua problem yang dihadapi oleh Negara Islam Madinah ini. Fakta ini, kata al-Buthi, sekaligus mematahkan klaim semua pihak yang tidak mengakui, bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi Negara; dan Madinah al-Munawwarah adalah Negara Islam pertama—Rasulullah saw. jelas-jelas dibaiat oleh rakyatnya sebagai kepala negara. Wallâhu a‘lam. [Hafidz Abdurrahman]


Catatan kaki:

1   Muhammad Hamidullah, Al-Watsâ’iq as-Siyâsiyyah li al-’Ahdi an-Nabawi wa al-Khilafah ar-Rasyîdah, Dar an-Nafa’is, Beirut, cet. VI, 1987, hlm. 57-64.

2   Said Ramadhan al-Buthi, Fiqh as-Sîrah, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hlm. 204.

3   Lihat, Hamidullah, Op. Cit. hlm. 57-64; al-Buthi, Op. Cit., hal. 204-205; Ibn Hisyam, As-Sîrah an-Nabawiyyah, Dar Ihya’ al-Kutub al-’Arabiyyah, Beirut, cet. II, 1997, II/15-117.

4   Lihat, an-Nabhani, ad-Dawlah al-Islamiyyah, Dar al-Ummah, Beirut, cet. VII, 2002, hlm. 52.

5   Ibn Hisyam, Op. Cit., II/115-117; Muhammad Hamidullah, Op. Cit., hlm. 57-64; Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Qirâ’ah Siyâsiyyah li as-Sîrah an-Nabawiyyah, Dar an-Nafa’is, Beirut, cet. I, 1996, hal. 108-109.

6   Muhammad Hamidullah, Op. Cit., hlm. 60; Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Op. Cit., hal. 109.

7   Ibid, hlm. 61; Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Op. Cit., hlm. 109.

8   An-Nabhani, Op. Cit., hlm. 54.

9   Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Op. Cit., hlm. 109.

10   Al-Buthi, Op. Cit., hlm. 205-206.

11   Muhammad Hamidullah, Op. Cit., hlm. 61-62.

8

Hukum dan Dunia Politik / WAJAH RAMAH MUSLIM "FUNDAMENTALIS"

« pada: 07 Januari 2008, 17:59:26 »

WAJAH RAMAH MUSLIM "FUNDAMENTALIS"

Inilah kisah tentang citra atau kesan dari wajah Muslim fundamentalis. Banyak orang memiliki kesan umum, bahwa Muslim fundamentalis atau Muslim radikal atau Muslim garis keras (hard-liner)—begitu biasa mereka menyebut kelompok Islam yang lantang menyerukan penerapan syariah—adalah orang yang berwajah garang, tidak argumentatif, doktriner, bodoh dan tidak bisa diajak dialog.

Beberapa tahun silam ada seorang wartawati mengaku stres, semalaman tidak bisa tidur karena membayangkan esok paginya harus bertemu dengan Jubir HTI, M. Ismail Yusanto, untuk sebuah wawancara. Ketika itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), bersamaan dengan momen Sidang Umum MPR tahun 2002, memang tengah gencar melakukan berbagai aksi untuk menyerukan penerapan syariah dalam tajuk, “Selamatkan Indonesia dengan Syariah.” Aksi long march dari Silang Monas menuju gedung DPR/MPR yang diikuti oleh sekitar 20 ribu orang, tak pelak menarik perhatian banyak pihak, termasuk tentu saja para pewarta. Inilah aksi terbesar di sepanjang Sidang MPR, yang turut mewarnai panasnya suasana persidangan yang tengah membicarakan agenda amandemen UUD 45. Nah, wartawati tadi, persis seperti stereotype (kesan umum) tentang wajah tokoh fundamentalis, juga membayangkan akan bertemu dengan orang yang seram, berjenggot lebat, berwajah kusam dan sebagainya. Malam itu, kepada suaminya ia mengungkapkan kegelisahan hatinya.

Ia tidak sendiri. Hampir semua wartawan, dosen, peneliti dan para diplomat khususnya dari luar negeri atau siapapun yang mengenal kelompok-kelompok Islam dan para tokohnya hanya dari media, pasti memiliki pandangan serupa. Singkatnya, di mata mereka, wajah Muslim fundamentalis itu sangat buruk dan menakutkan. Karena itu, tidak semua orang memiliki kekuatan hati untuk datang bertemu dengan para “ekstremis” itu. Ini pula yang dirasakan oleh Dr. Hisanori Kato (35), peneliti dari Jepang yang mendapat gelar Ph.D-nya dari Sydney University, Australia, tahun 2000 tentang peran agama Islam dalam pembentukan masyarakat demokratis di Indonesia, dan kini menjadi profesor tamu di Universitas Nasional Jakarta. Sudah lama ia tertarik pada HTI, dan ingin mengenal lebih dekat. Namun, ketika hendak datang ke kantor HTI, ia sering dibuat ragu oleh sejawatnya, karena katanya, “Kalau Anda datang ke sana berarti keselamatan Anda terancam.” Lalu ketika suatu saat para sejawatnya itu tahu ia suka bolak-balik datang ke kantor HTI, berjam-jam duduk berdialog, melakukan wawancara sambil minum teh, dan pulang dengan selamat, mereka terheran-heran. Kok, bisa?

Demikianlah citra yang telah terlanjur melekat pada kelompok Islam yang disebut fundamentalis. Pencitraan semacam ini tentu tidak lahir dengan sendirinya. Ia merupakan hasil dari sebuah kerja panjang yang sistematis oleh media massa yang saat ini memang didominasi oleh media Barat. Pencitraan semacam ini jelas sangat merugikan karena orang bisa menjadi mis-leading (keliru) dalam menilai. Kalau sudah keliru, sebagus apa pun yang dibawa atau disampaikan akan tetap cenderung ditolak oleh khalayak.

Dalam teori pemasaran, sebuah produk akan laku di pasar jika ia memiliki apa yang disebut product selling point. Jika tidak punya maka harus dibantu dengan corporate selling point, yakni disebutkan bahwa produk tersebut dari sebuah perusahaan bonafid. Kalau ini juga tidak maka Anda harus menyewa orang lain yang telah memiliki personal selling point; bisa artis top atau publik figur. Itulah mengapa, iklan produk biasa disesaki oleh wajah-wajah yang sudah dikenal masyarakat.

Demikian juga dengan syariah. Ibarat produk, syariah adalah ide yang akan dipasarkan. Supaya berhasil mendapat dukungan masyarakat, ia harus memiliki product selling point (pada keunggulan dan keagungan syariah itu sendiri), corporate selling point (pada lembaga atau kelompok yang membawakannya) dan tentu saja personal selling point (pada orang atau para aktifis atau para tokoh yang mengkampanyekan). Coba bayangkan, bagaimana jadinya jika personal selling point dan corporate selling point-nya, bahkan juga product selling point-nya sudah dibombardir dengan kesan atau citra buruk bahwa syariah itu kejam, tidak manusiawi, kuno dan sebagainya; sementara kelompok dan aktifisnya dicitrakan sebagai tidak toleran, seram, bodoh, suka pada kekerasan dan sebagainya? Tentu upaya untuk menarik dukungan dari masyarakat menjadi semakin sulit dilakukan.

Namun, sepandai-pandai orang membuat citra buruk tentang syariah Islam, juga tentang kelompok-kelompok Islam dan tokoh-tokoh dari kelompok Islam itu, ada saja jalan untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Di antaranya melalui orang-orang yang tidak mudah percaya begitu saja pada citra yang dibuat oleh media serta ingin melihat dan mendengar langsung dari sumber utama. Itulah orang-orang semacam Dr. Kato, Dr. Greg Fealy dari ANU (Australian National University) yang juga sudah pernah beberapa kali datang ke kantor HTI, dan banyak lainnya.

Maka, setelah akhirnya bertemu Jubir HTI, sang wartawati tadi itu akhirnya bisa tersenyum. Dia sempat kaget, karena yang dia lihat sama sekali jauh dari bayangan sebelumnya; tidak tergambar sama sekali wajah seram. Merasa geli dengan dirinya sendiri, keluarlah cerita bagaimana ia semalaman stres tidak bisa tidur, cemas menghadapi wawancara siang itu.

Pernah seorang wartawati dari koran The Washington Post, mungkin saking kecelenya, setelah selesai wawancara panjang dengan Jubir HTI tentang syariah dan Khilafah, berucap, “You are too smart to be moslem.” Jangan dikira merasa tersanjung. Ucapan itu sesungguhnya adalah ejekan sarkastis; disangkanya aktifis Islam itu bodoh. Ketika ditanyakan mengapa begitu, rupanya ia juga adalah korban stereotype tadi.

Bukan hanya cerdas dan argumentatif, Dr. Kato bahkan merasa sangat nyaman berada di tengah-tengah aktifis Hizbut Tahrir Indonesia. Sama sekali dia tidak merasa terancam. Ia geli dengan kekhawatiran teman-temannya itu. Memang, ia sering dengan terus terang diajak untuk masuk Islam. Namun, ia tidak merasa terganggu, apalagi menganggap itu sebagai ancaman. Ia justru menangkap ajakan itu sebagai kejujuran dan ketulusan.

Ia mengaku sangat tersentuh ketika berada di kantor Jubir HTI. Ia sempat bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, mengapa mereka sering mengajaknya masuk Islam. Dijawab, “Inilah cara kami menolong Anda. Ini adalah wujud kasih-sayang kami kepada Anda. Ketika di akhirat (here after) nanti Anda mendapatkan balasan buruk dari Tuhan, kami sudah tidak bisa lagi membantu Anda.”

Ia mengaku terus terang, baru sekali itu mendengar penjelasan yang sangat tulus. Selama ini ajakan masuk Islam dirasakannya sebagai tekanan dan ajakan yang kadang tidak masuk akal. Namun, kali ini ia merasakan sentuhan manusiawi yang sangat mengharukan; sama mengharukannya ketika ia mendengar jawaban dari pertanyaan dia, “Mengapa saya yang bukan Islam ini diterima dengan ramah di sini, di kantor HTI ini?” Dijawab, “Adalah kewajiban kami, sesuai tuntunan syariah Islam, untuk menyambut setiap tamu dengan sebaik-baiknya.”

Ia juga melihat, aktifis Islam adalah orang-orang yang pious (salih); ramah, hangat, terbuka, dan tepat janji. Ia dengan terus terang mengungkapkan kekecewaan terhadap aktifis Islam liberal yang sering menyerang kelompok fundamentalis karena tidak sesuai dengan kenyataan yang dia lihat dan dia pahami. Sebaliknya, ia melihat justru hidup sebagian dari mereka tidaklah sebaik orang-orang yang mereka kritik. Bahkan dengan nada masygul dia mengungkapkan kekesalan kepada seorang tokoh Islam liberal yang sangat terkenal, yang berulang-ulang ingkar janji. Pasalnya, sudah lebih dari 2 tahun artikel yang dijanjikannya sampai sekarang tidak kunjung selesai. Ia sangat sebal karena itu sangat mengganggu penyelesaian buku penting tentang Islam di Indonesia yang sekarang sedang digarapnya. Sementara itu, semua tulisan dari orang-orang yang disebut fundamentalis—yang sering dinilai macam-macam itu—malah sudah masuk dan sangat bagus, melampaui apa yang dia harapkan sebelumnya. [Kantor Jubir HTI - Jakarta]

9

Hukum dan Dunia Politik / BUSH Mengancam khilafah

« pada: 24 Oktober 2007, 10:27:04 »

Dalam pidatonya pada konvensi Tentara Amerika ke-89 (28/8/2007), Presiden Bush berbicara mengenai “ekstremis” yang harus dilawan Amerika. Dia berbicara dalam konteks sensasional bahwa “ekstremis” adalah “keinginan untuk menjejalkan visi gelap yang sama sepanjang Timur Tengah dengan menegakkan Kekhilafahan radikal dan penuh kekerasan yang wilayahnya membentang dari Spanyol ke Indonesia. “These extremists hope to impose that same dark vision across the Middle East by raising up a violent and radical caliphate that spans from Spain to Indonesia,” tegasnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Australia menghadiri sidang APEC baru-baru ini, Bush juga mengajak para pemimpin Muslim untuk melawan pihak-pihak yang ingin menegakkan syariah dan Khilafah. “Kita harus membuka lembaran baru dalam perang melawan musuh kebebasan; melawan mereka yang di awal abad XXI ini menyerukan kaum Muslim untuk mengembalikan Khilafah dan penerapan syariah,” demikian dalam suatu wawancara untuk IA Malaysia yang dikutip oleh ITAR-TASS. (http://www.demaz.org, Kamis, 6/9/2007).

Ancaman Bush ini semakin menegaskan kerisauan Barat terhadap perjuangan kaum Muslim untuk menegakkan kembali Khilafah yang akan menerapkan syariah Islam dan menyatukan umat Islam di seluruh penjuru dunia. “Persatuan di kalangan umat Islam, umat yang selama ini berada di hampir seluruh wilayah penghasil sumber energi dunia, merupakan mimpi buruk terbesar bagi AS,” kata Chomsky. (Eramuslim.com, 1/8/2007].

Khilafah sebagai pemersatu adalah monster yang sangat menakutkan Barat. Mereka tentu saja belajar dari pemimpin mereka sebelumnya yang mengerti kekuatan umat Islam ada pada dua hal: Khilafah dan Islam. Lord Carzen, Menlu Inggris pada tahun 1924, pernah menyebut Turki (Khilafah Ustmaniyah) yang tidak akan bangkit lagi. “Karena kita telah menghancurkan kekuatan spritualnya: Islam dan Khilafah,” ujar Lord Carzen.

Ancaman Bush dan sekutunya yang berulang-ulang ini juga sebenarnya menunjukkan ‘keyakinan’ mereka, bahwa Khilafah sangat mungkin tegak kembali. Ini sekaligus membantah pandangan beberapa pihak yang kontra Khilafah yang berulang-ulang mengatakan tegaknya Khilafah adalah mimpi, utopia dan sekadar romantisme. Padahal kalau memang sekadar mimpi dan romantisme, mengapa Barat demikian khawatir terhadap ide Khilafah Islam? Para pemimpin Barat tentu sangat mengerti adanya keinginan kuat dari umat Islam untuk mengembalikan Khilafah di tengah-tengah kaum Muslim. Tentu bukan sekadar lelucon kalau badan intelijen AS, NIC, dalam Mapping the Global Future, menulis salah satu skenario dunia pada 2020, yakni berdirinya kembali Khilafah Islam.

Amran Nasution, mantan Redaktur TEMPO dan GATRA, (Hidayatullah, 27/8/2007), mengungkap kecenderungan ini dengan mengutip survei www.worldpublicopinion.org. Survey yang dilaksanakan di empat negara Islam—Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Maroko—Desember 2006 sampai Februari 2007 itu menunjukkan bahwa mayoritas (2/3 responden) menyetujui penyatuan semua negara Islam ke dalam sebuah pemerintahan Islam (Khilafah). Hasil survei itu juga—bekerjasama dengan University of Maryland—memperlihatkan bahwa mayoritas responden (sekitar 3/4) setuju dengan upaya untuk mewajibkan syariah Islam di tengah masyarakat, sekaligus mencampakkan nilai-nilai Barat dari seluruh negeri Islam. Khusus untuk Indonesia, survei menunjukkan bahwa mayoritas (53%) responden menyetujui pelaksanaan syariah Islam. Itu adalah prosentasi terkecil dibandingkan dengan Pakistan (79%), Mesir (74%) dan Maroko (76%).

Mencampakkan nilai Barat tampaknya sejalan dengan keinginan menjalankan syariah Islam. Survei oleh Pew Reseach Center—lembaga riset independen terkemuka di Washington—yang diumumkan akhir Juni lalu juga menunjukkan bahwa 66% responden Indonesia membenci Amerika Serikat. Angka 66% pembenci Amerika itu tentu sejalan dengan 53% responden Indonesia yang menginginkan dilaksanakannya kewajiban menjalankan syariah Islam.

Kekhawatiran akan kembalinya Khilafah membuat Bush dan sekutu Kapitalisme melakukan apa saja, termasuk mengaitkan perjuangan penegakan syariah dan Khilafah dengan terorisme. Dalam pidato tanggal 28/08/2007, Bush mengatakan, para “ekstremis” yang ingin menegakkan Khilafah melakukan pembunuhan terhadap umat Islam di Aljazair, Yordania, Mesir dan Arab Saudi untuk menggulingkan pemerintahan.

Tuduhan ini jelas konyol dan merupakan upaya penyesatan politik. Taji Mustafa, representasi media HT Inggris, mengatakan, “Pemimpin Barat lagi-lagi berupaya mengaitkan penegakan Khilafah dengan kekerasan. Padahal hanya 2 minggu lalu, 100,000 orang berkumpul sebagai bagian dari kampanye politik di Indonesia menyerukan penegakan kembali Kekhilafahan. Aksi ini merepresentasikan arus utama opini politik Muslim tanpa kekerasan. Aksi serupa ada di Palestina, Malaysia, Lebanon, dan Sudan. Sepanjang wilayah Dunia Islam, ada pergerakan massa non-kekerasan menginginkan kembali tegaknya Kekhilafahan untuk membebaskan manusia dari diktator brutal yang di dukung Barat, yang merupakan sekutu dari Pemerintah AS dan Inggris.”

“Tuduhan Bush bahwa aspirasi masyarakat untuk menegakkan Kekhilafahan dari Spanyol ke Indonesia memutarbalikkan fakta…Invasi brutal ke Irak menyebabkan kematian lebih dari 650,000 sipil. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Barat telah siap melakukan apapun untuk mengejar supremasi mereka dengan mengekspor ideologi ‘demokrasi dan kebebasan’ mereka,” tegas Taji Mustafa.

Karena itu, kita sangat menyayangkan kalau ada pemimpin negeri Islam, termasuk tokoh maupun ulama, yang justru berpihak pada ajakan Bush untuk menyerang dan menghalangi pembentukan Khilafah Islam di Indonesia. Tindakan ini jelas tidak berpihak kepada Islam dan kaum Muslim yang ingin bebas dari penjajahan Kapitalisme global. Menghalangi tegaknya Khilafah justru akan memperkokoh penjajahan Amerika Serikat dan sekutunya yang telah membunuhi jutaan kaum Muslim dan merampas kekayaan alam negeri-negeri Islam. [FW]

10

Hukum dan Dunia Politik / HTI, KHILAFAH, DAN KEINDONESIAAN

« pada: 22 Oktober 2007, 18:32:05 »

Pasca Konferensi Khilafah Internasional (KKI) 12 Agustus 2007, pro dan kontra tentang Khilafah Islam masih terus bergulir. Salah satu propaganda untuk menolak Khilafah adalah tuduhan bahwa Khilafah mengancam Indonesia.

Tidak sekadar propaganda, provokasi yang menghasut Pemerintah untuk melarang Hizbut Tahrir pun dikemukakan oleh beberapa orang yang kontra Khilafah. Jakarta Post pada 21 Agustus 2007 memuat tulisan dengan judul, “Caliphate campaign puts national unity at risk”. Tulisan ini menuding bahwa kampanye Khilafah akan berbahaya bagi persatuan nasional. Tulisan ini juga mengecam Pemerintah yang dianggap tidak peduli terhadap meningkatnya fundamentalisme dan sektarianisme yang mengancam integrasi dan pembangunan nasional.

Terang saja tudingan ini ditolak oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI, dalam berbagai tulisannya di majalah al-Wa‘ie, website, dan beberapa media massa menegaskan bahwa Khilafah adalah untuk Indonesia menjadi lebih baik. Dalam konteks Indonesia, ide Khilafah adalah jalan untuk membawa Indonesia ke arah lebih baik. Syariah akan menggantikan sekularisme yang terbukti memurukkan negeri ini. Ide Khilafah sebenarnya juga merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan multidimensi yang kini nyata-nyata mencengkeram negeri ini dalam berbagai aspek. Hanya melalui kekuatan global, penjajahan oleh kekuatan Kapitalisme global bisa dihadapi dengan cara yang sama. Karena itu, dakwah penerapan syariah dan Khilafah merupakan bentuk kepedulian yang amat nyata dari HTI dan umat Islam terhadap masa depan Indonesia dan upaya menjaga kemerdekaan hakiki negeri ini atas berbagai bentuk penjajahan yang ada.

MR Kurnia (Ketua Lajnah Siyasiyah HTI Pusat) menegaskan, jika banyak kalangan mempertanyakan komitmen HTI terhadap keutuhan Indonesia, misalnya, sejak sebelum Timtim lepas, HTI justru telah memperingatkan Pemerintah tentang skenario asing yang melibatkan PBB melalui UNAMET, yang menghendaki Timtim lepas dari Indonesia. Bahkan ketika akhirnya Timtim lepas, HTI pernah menyampaikan kepada media massa bahwa HTI akan mengambil kembali Timtim dan menggabungkannya dengan Indonesia walaupun butuh waktu 25 tahun!

Saat pembicaraan MoU Aceh di Helnsinki, tatkala kalangan tentara khawatir dengan hasil Perjanjian Helsinki, HTI-lah yang berteriak lantang agar Aceh tidak lepas dari Indonesia dan agar Indonesia jangan berada di bawah ketiak pihak asing. HTI pun secara konsisten terus memperingatkan Pemerintah tentang kemungkinan keterlibatan asing dalam percobaan disintegrasi di wilayah Ambon dengan RMS-nya atau Papua dengan OPM-nya.

MR Kurnia menceritakan bagaimana seorang pejabat militer pernah berujar bahwa ternyata HTI lebih nasionalis daripada organisasi dan partai-partai nasionalis. Bagi HTI, keutuhan wilayah Indonesia itu final, dalam arti, tidak boleh berkurang sejengkal pun! Lagipula disintegrasi Indonesia berarti akan semakin menyuburkan perpecahan umat. Bagi HTI, ini jelas kontraproduktif dengan gagasan Khilafah yang justru ingin mewujudkan persatuan umat yang memang dikehendaki syariah (QS Ali Imran [3]: 103).

Dalam konteks ekonomi, menurut MR Kurnia, HTI pun telah sejak lama memperingatkan bahaya Kapitalisme global. Jauh sebelum krisis ekonomi menimpa bangsa ini sekitar tahun 1998, Hizbut Tahrir telah mengeluarkan buku tentang bahaya utang luar negeri melalui lembaga internasional seperti IMF. Sebab, bagi HTI, utang luar negeri berbasis bunga (riba), di samping haram dalam pandangan syariah (QS al-Baqarah [2]: 275), juga merupakan alat penjajahan baru untuk mengeksploitasi negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia.

HTI pun telah lama memperingatkan Pemerintah untuk: tidak menjual murah BUMN-BUMN atas nama privatisasi yang mengabaikan kepentingan rakyat banyak; tidak memperpanjang kontrak dengan PT Freeport yang telah lama menguras sumberdaya alam secara luar biasa di bumi Papua; mencabut HPH dari sejumlah pengusaha yang juga terbukti merugikan kepentingan publik, di samping mengakibatkan penggundulan hutan yang luar biasa; menyerahkan begitu saja pengelolaan kawasan kaya minyak Blok Cepu kepada ExxonMobile; tidak mengesahkan sejumlah UU bernuansa liberal seperti UU SDA, UU Migas, UU Penanaman Modal dll yang memberikan keleluasan kepada para kapitalis asing untuk menguras sumberdaya alam negeri ini; dll.

Bagi HTI, kebijakan-kebijakan Pemerintah yang terkait dengan sumberdaya alam milik publik ini bertentangan dengan syariah Islam, karena Nabi saw. pernah bersabda: Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) atas tiga hal: air, hutan dan energi (HR Ibn Majah dan an-Nasa’i). Sesuai dengan sabda Nabi saw. ini, pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1953) memandang bahwa seluruh sumberdaya alam yang menguasai hajat publik harus dikelola negara yang seluruh hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat (An-Nabhani, An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm, hlm. 213).

Menurut MR Kurnia, yang mendasari HTI mengusung ide syariah dan Khilafah adalah keinginan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Dengan kata lain, bagi HTI, syariah dan Khilafah adalah solusi fundamental bagi bangsa ini jika ingin keluar dari krisis multidimensi, yang terbukti sampai hari ini gagal diatasi. Sayangnya, motif baik ini tidak pernah dibaca secara jujur oleh mereka yang menolak ide syariah dan Khilafah yang diusung HTI. Padahal HTI sendiri sesungguhnya telah lama mengkaji secara mendalam akar persoalan yang menimpa bangsa ini sekaligus merumuskan berbagai konsep/solusi yang bersumber dari syariah, yang bisa diuji kesahihan dan kekuatan argumentasinya. “Jika bukan syariah dan Khilafah, lalu apa solusi yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan krisis multidimensi yang dihadapi bangsa ini?” tanya MR Kurnia.

Bagaimana dengan nilai-nilai kebangsaan? Muhammad Ismail Yusanto justru mempertanyakan nilai kebangsaan apa yang dimaksud. Menurut Jubir HTI ini, jika yang dimaksud adalah komitmen terhadap keutuhan wilayah, HTI secara berulang menegaskan penentangannya terhadap gerakan separatisme dan segala upaya yang akan memecah-belah wilayah Indonesia. Jika yang dimaksud adalah pembelaan terhadap kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, HTI secara berulang juga dengan lantang menentang sejumlah kebijakan yang jelas-jelas bakal merugikan rakyat Indonesia, seperti protes terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang lebih banyak dilakukan oleh perusahaan asing atau penolakan terhadap sejumlah undang-undang seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, dan UU Penanaman Modal, yang sarat dengan kepentingan pemilik modal. Namun, jika nilai-nilai kebangsaan itu artinya adalah kesetiaan pada sekularisme, dengan tegas HTI menolaknya, karena justru sekularisme inilah yang telah terbukti membuat Indonesia terpuruk seperti sekarang ini. “Karena itu, benar sekali fatwa MUI pada 2005 yang mengharamkan sekularisme,” tegasnya.


Nasib Pluralitas dan Non-Muslim

Tudingan bahwa gagasan Khilafah yang diusung Hizbut Tahrir mengancam pluralitas juga dibantah oleh Muhammad Ismail Yusanto. Menurutnya, Kekhilafahan melindungi pluralitas adalah kenyataan sejarah. ‘’Kekhilafahan Islam di Spanyol membuktikan itu. Bahkan, sejarah telah menyebut Spanyol sebagai negeri tiga agama: Islam, Kristen, dan Yahudi,’’ kata Ismail Yusanto dalam Konferensi Kekhilafahan Internasional di Jakarta, Ahad 12/8/2007 (Republika, 13/8/2007).

Masih menurut Ismail, anggapan bahwa non-Muslim akan menjadi warga kelas dua juga tidak benar. Muslim dan non-Muslim diperlakukan secara sama sebagai warga negara. Secara spesifik malah apa yang wajib bagi Muslim, seperti membayar zakat, tidaklah diwajibkan atas warga non-Muslim. Adapun dalam kehidupan publik, warga non-Muslim akan mendapat hak yang sama dengan yang Muslim. Keduanya, misalnya, berhak mendapat perlindungan keamanan, pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Jika seorang Muslim tidak boleh diciderai jiwa dan kehormatannya serta diambil hartanya tanpa hak, maka begitu juga non-Muslim. Imam Ali ra. pernah mengatakan, “Damuhum ka damina (Darah mereka seperti darah kita juga); mâluhum ka mâlina (harta mereka seperti harta kita juga).” Inilah keagungan risalah Islam untuk rahmat sekalian alam.

Bahkan TW Arnold, dalam bukunya, The Preaching of Islam, juga membantah propaganda busuk yang selama ini dilontarkan terhadap syariah Islam tentang perlakuan diskriminatif terhadap non-Muslim di Negara Khilafah.

Secara umum Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bagaimana perlakuan Islam terhadap non-Muslim dalam kitab Ad-Dawlah al-Islâmiyah, antara lain:

(1) Seluruh hukum Islam diterapkan kepada kaum Muslim.

(2) Non-Muslim boleh tetap memeluk agama mereka dan beribadah berdasarkan keyakinan mereka.

(3) Memperlakukan non-Muslim dalam urusan makan dan pakaian sesuai dengan agama mereka dalam koridor peraturan umum.

(4) Urusan pernikahan dan perceraian antar non-Muslim diperlakukan menurut aturan agama mereka.

(5) Dalam bidang publik seperti muamalah, ‘uqûbat (sanksi hukum), sistem pemerintahan, perekonomian, dan sebagainya, Khilafah menerapkan syariat Islam atas seluruh warga Negara, baik Muslim maupun non-Muslim.

(6) Setiap warga negara yang memiliki kewarganegaraan Islam adalah rakyat Negara Khilafah sehingga Khilafah wajib memelihara mereka seluruhnya secara sama, tanpa membedakan Muslim dengan non-Muslim.

Berkaitan dengan tidak adanya paksaan untuk memeluk agama Islam dan kebolehan non-Muslim beribadah, itu bisa dibuktikan dengan masih adanya komunitas Yahudi dan Kristen yang tinggal di kawasan Timur Tengah, yang pernah menjadi pusat Kekhilafahan Islam yang berkuasa selama ratusan tahun. Gereja-gereja tua juga masih banyak terdapat di beberapa kawasan di Timur Tengah. Kalau terjadi pembantaian terhadap mereka, mengapa mereka masih eksis hingga kini. Bandingkan dengan musnahnya Muslim di Spanyol (Andalusia) sekarang ini, setelah pembantaian yang dilakukan Ratu Isabella. Padahal Spanyol dulunya adalah pusat pemerintahan Islam.

Keagungan Islam menjamin kebolehan non-Muslim beribadah tampak ketika Umar bin al-Khaththab ra. menaklukkan Yerussalem. Ketika ia berada di Gereja Holy Sepulchre, waktu shalat umat Islam pun tiba. Dengan sopan sang uskup mempersilakannya shalat di tempat ia berada. Namun, Umar dengan sopan pula menolak. Jika ia berdoa dalam gereja, jelasnya, umat Islam akan mengenang kejadian ini dengan mendirikan sebuah mesjid di sana, dan ini berarti mereka akan memusnahkan Holy Sepulchre.


Siapa Ancaman Sesungguhnya?

Dalam pandangan MR Kurnia, seharusnya yang dilarang ada di Indonesia adalah Kapitalisme. Pasalnya, Kapitalismelah—berikut ide-ide pokoknya seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme dan demokrasi—yang menjadi pangkal kehancuran dan penderitaan rakyat Indonesia. Menurutnya, jika pemerintah konsisten dengan demokrasi dan nasionalisme, apakah kebijakan-kebijakan yang mengabaikan kepentingan rakyat banyak dan cenderung menghamba pada kepentingan pihak asing (Kapitalisme global) di atas bersifat demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme? Demokrasi macam apa yang bertentangan dengan kemaslahatan publik? Nasionalisme macam apa pula yang menggadaikan kepentingan nasional kepada pihak asing? Paradoks sekali para penentang Khilafah ini. Mereka bicara kesejahteraan rakyat, tetapi menyengsarakan rakyat; mereka bicara kedaulatan negara, tetapi menjual negara; mereka bicara nasionalisme dan keutuhan Indonesia, tetapi membiarkan disintegrasi dan campur tangan asing. “Jadi, siapa sebenarnya pengkhianat bangsa dan negara ini?” ujarnya.

Masih menurut MR Kurnia, jika mau jujur, demokrasilah—juga nasionalisme—yang lebih rawan direduksi sekaligus ‘dibajak’ untuk sesuatu yang jauh lebih hina: menghamba pada kepentingan para kapitalis dan pihak asing!

Itulah mengapa selama ini HTI konsisten dengan perjuangan penegakkan syariah dan Khilafah. Alasan syar‘i-nya adalah karena tidak ada satu pun hukum/sistem yang lebih baik mengatur kehidupan manusia kecuali hanya hukum/sistem syariah (QS an-Maidah [5]: 50). Adapun alasan rasionalnya adalah karena negeri ini, bahkan dunia ini, sedang menuju kebangkrutan bahkan kehancuran akibat kerakusan ideologi Kapitalisme global. Para ekonom Barat sendiri—yang jujur—telah banyak mengulas kebobrokan Kapitalisme global ini. “Pertanyaannya, akankah kita tetap betah hidup di tengah-tengah arus besar Kapitalisme global yang terbukti telah banyak menyengsarakan umat manusia, termasuk bangsa ini? Jika tidak, apa solusinya? Hizbut Tahrir telah memilih: syariah—yang pasti membawa maslahat dan rahmat (QS al-Anbiya’ [21]: 107)—dan Khilafah. Lalu solusi apa yang ditawarkan oleh mereka yang menolak syariah dan Khilafah?” tanya MR Kurnia.

Wallâh u‘alam bi ash-shawâb. [Farid Wadjdi]

11

Hukum dan Dunia Politik / Khutbah Idul Fitri 1428 H - Hizbut Tahrir Indonesia

« pada: 19 Oktober 2007, 10:55:50 »

Khutbah ini juga merupakan seruan Politik kepada seluruh kaum muslimin


بسم الله الرحمن الرحيم

KHUTBAH IDUL FITRI 1428 H
Menuju Kesatuan,
Kembali Kepada Syariat & Khilafah

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله أكبر 9×

اللهُ اَكْبَرُ كَبِيْراً وَالْحَمْدُ ِللهِ كَثِيْراً وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً، لاَإلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ، اللهُ اَكْبَرُ وِللهِ الْحَمْدُ.

اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِيْ جَعَلَ الْيَوْمَ عِيْداً لِلْمُسْلِمِيْنَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ فِيْهِ الصِّياَمَ، وَنَزَّلَ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّناَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، نَحْمَدُهُ وَنَشْكُرُهُ عَلَى كَمَالِ إِحْسَانِهِ وَهُوَ ذُو الْجَلاَلِ وَاْلإِكْراَمِ.

أَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. وأُصَلِّيْ وَاُسَلِّمُ عَلَى الْقَائِدِ وَالْقُدْوَةِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحاَبِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، وَمَنْ دَعاَ اِلَى اللهِ بِدَعْوَتِهِ وَمَنْ جاَهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَقَّ جِهاَدِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

اَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقاَتِهِ وَلاَتَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ!

Allahu Akbar 3x Walillahil Hamd

Yaa Allah, Maha Agung asma-MU. Wahai Dzat yang Maha Adil dan Maha luas kasih sayang-Nya. Maha tinggi kemuliaan-Mu yaa ‘Aziiz, wahai Dzat yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada para hamba-Nya. Maha besar kekuasaan-Mu yaa Maalik.

Yaa Rahman, inilah kami para hamba-Mu. Kami datang bersimpuh di hadapan kebesaran-Mu. Inilah kami, yaa ‘Aziiz, makhluk-makhluk-Mu yang lemah dan tak berdaya, kini duduk di hadapan altar kemuliaan dan keagungan-Mu. Ya Rahiim, inilah kami hamba-Mu yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa, sering lalai dan alpa, yang acapkali bertengkar untuk memperebutkan bangkai-bangkai dunia; kini kami hadir menyerahkan segenap jiwa dan raga di depan pintu kekuasaan-Mu. Yaa Ghaani, inilah kami, orang-orang fakir yang menundukkan kepala karena malu kepada-Mu, kini kami menengadahkan tangan-tangan kami untuk memohon belas kasih-Mu.

Yaa Allah, Yaa Rahman, yaa Rahiim. Kami yang berkumpul di tempat ini, pada pagi ini, adalah para hambu-Mu. Saat Ramadhan kami tertatih-tatih mendekatkan diri kepada-Mu karena berharap kasih sayang-Mu. Yaa Allah, setiap saat kami berusaha mengetuk pintu-Mu dengan rasa lapar dan dahaga. Yaa Allah, setiap malam kami berusaha membaca al-Quran untuk memahami petunjuk-Mu. Setiap saat kami menyeru-Mu dengan dzikir dan doa. Semua itu, yaa Rahman, hanya untuk menggapai ridla dan janji-Mu. Engkaulah Dzat yang maha mengetahui apa yang telah kami lakukan.

Bagi-Mu, segala puji wahai Dzat yang telah menunjuki kami dengan agama-Mu. Kami bersaksi, bahwa tiada Rabb yang patut disembah selain Engkau, wahai Dzat yang Maha Agung dan Maha Mulia, yang keagungan dan ke-muliaan-Mu tidak akan sirna, meskipun seluruh manusia Kafir dan durhaka kepada-Mu. Yaa Rahman, kami bersaksi, bahwa Nabi Muhammad saw. adalah utusan-Mu, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Shalawat dan salam semoga Engkau limpahkan kepada beliau saw, keluarga, kerabat dan shahabat beliau, serta kaum Muslim yang secara konsisten dan konsekuen menjalankan dan mendakwahkan ajarannya hingga Hari Kiamat.


Allahu Akbar 3x Walillahil Hamd

Hadirin yang dimuliakan Allah. Ramadhan berlalu sudah. Kini kaum Muslim menggemakan takbir, tahlil dan tahmid serentak di seluruh dunia sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan untuk mendirikan ibadah di bulan Ramadhan; shaum mulai terbit fajar sampai matahari terbenam, membaca al-Quran, menghidupkan malam dengan tarawih, i’tikaf, dan berdzikir. Bulan yang membuat orang Mukmin berlinang air mata, mengingat akan kealpaan, dosa, kelalaian, dan kemaksiatan diri. Bulan untuk introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan. Semuanya itu ditujukan untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Inilah bulan yang Allah telah berikan kesempatan kepada kita untuk berkaca dan memperbaiki diri. Inilah Bulan yang Allah SWT limpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya. Inilah Bulan yang Allah SWT janjikan ampunan. Ampunan atas seluruh dosa kita sebelumnya, sehingga kita bagaikan manusia yang terlahir kembali. Subhanallah Allahu Akbar.

Ada getar keharuan dalam hati kita. Ramadhan yang barakah, berlimpah rahmat, dan ampunan Allah, telah meninggalkan kita. Akankah kita bertemu dengan Ramadhan berikutnya? Jujur kita menjawab Wallahu a’lam. Tidak tahu.

Ramadhan telah berlalu. Ada pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Apakah shaum kita telah berhasil? Bisakah kita disebut berhasil dan meraih kemenangan, sementara Ramadhan kita tidak banyak berpengaruh terhadap penyelesaian persoalan utama umat. Apakah pantas kita disebut berhasil, sementara umat tetap saja hidup menderita. Musuh-musuh Allah, kaum Kuffar, masih saja membunuhi kaum Muslim . Penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam juga masih saja tidak melindungi rakyatnya. Mereka juga tidak peduli apakah kebutuhan bahan pokok rakyatnya terjamin atau tidak. Bahkan penguasa-penguasa negeri Islam lebih mementingkan ridha negara-negara Kafir penjajah, meskipun harus memenjarakan, menzalimi, bahkan membunuh rakyatnya sendiri.

Pada hari ini pun kita menyaksikan betapa para pemimpin dan politisi lebih sibuk bertikai, saling berebut kursi, saling menipu demi kekuasaan dan kedudukan, juga demi harta. Mengapa umat Islam masih diliputi oleh kemiskinan dan kebodohan? KKN dan berbagai penyimpangan pun masih merajelala. Belum lagi perjudian, pornografi, pelacuran, masih saja berjalan, bahkan di bulan Ramadan sekalipun. Kriminalitas, seperti pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain masih merupakan bagian dari keseharian hidup masyarakat kita.

Pada hari ini pun kita masih menjadi saksi, betapa negara-negara Kafir penjajah, seperti Amerika dan Inggris bertindak semena-mena terhadap kaum Muslim. Isu terorisme juga telah menjadi senjata ampuh bagi negara-negara imperialis Barat, yang dipimpin oleh AS dan Inggris, beserta sekutunya, seperti Australia, untuk menguasai dan mencengkram negeri-negeri Islam. Bahkan, kini AS dan Inggris telah menjadikan perang melawan terorisme sebagai kedok untuk memerangi Islam, dengan memerangi syariah dan Khilafah. Karena mereka sadar, bahwa kembalinya syariah dan Khilafah yang kedua kalinya di muka bumi ini tidak bisa dibendung lagi. Maka, secara spesifik, isu itu digunakan untuk menggiring opini publik dunia pada suatu perang global terhadap kaum Muslim yang memperjuangkan kembalinya supremasi Islam, bukan saja sebagai agama ritual, tetapi juga sebagai ajaran politik yang agung. Mereka paham, bahwa perjuangan penegakan syariah secara nyata telah mengancam hegemoni sistem Kapitalisme yang menjajah dunia, khususnya dunia Islam, saat ini.

Sementara itu, di negeri-negeri Islam yang lain, penderitaan kaum Muslim tidak kalah tragisnya. Umat Islam di berbagai negeri Muslim hingga kini masih tetap dalam keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan di tengah-tengah sumberdaya alam mereka yang melimpah ruah. Afganistan dan Irak, hingga kini tetap diduduki kaum Kafir penjajah pimpinan AS. Kaum Muslim di Palestina juga masih tetap menderita dalam cengkeraman Yahudi Israel. Di Asia Tengah, seperti Uzbekistan dan Kirgistan, umat Islam pun masih tetap dalam belenggu kekejaman para penguasa diktator, yang menjadi agen kaum Kafir penjajah. Demikian juga yang terjadi di Chechnya, Dagestan, Khasmir, Pattani dan Philipina.


Ma’asyiral muslimin rahimakumullah,…!

Inilah, sekilas potret keterpurukan kaum Muslim saat ini. Saat ini kita memang tengah merayakan Idul Fitri, mengumandangkan takbir, tetapi takbir itu dikumandangkan di tengah situasi kita yang saat ini tetap terbelenggu kekalahan dan ketertindasan. Mengapa semua ini masih terjadi? Apa sebenarnya yang menyebabkan semua itu terjadi? Jika kita meneliti dengan cermat, sesungguhnya penyebab utama dari keterpurukan kaum Muslim saat ini karena kehidupan mereka yang tidak diatur oleh Islam. Islam telah dicampakkan dalam kehidupan.

Memang benar, saat ini kaum Muslim masih shalat dengan menggunakan aturan Islam, mengerjakan puasa dengan aturan Islam, beribadah haji dengan aturan Islam, menikah dengan aturan Islam, mengurus jenazah dengan aturan Islam. Tetapi, dalam urusan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pidana mereka mencampakkan Islam. Sikap seperti ini jelas menggambarkan sikap menerima sebagian Islam dan menolak sebagian yang lain. Padahal Allah SWT telah memperingatkan kita terhadap perbuatan tersebut. Allah berfirman:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Apakah kamu beriman kepada sebagian al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. (TQS. Al-Baqarah [2]: 85)

Sikap mengambil sebagian dari Islam dan mencampakkan sebagian yang lain, juga merupakan sikap yang bertentangan dengan fitrah manusia. Sebab fitrah manusia membutuhkan Dzat yang Maha Kuasa, yaitu Allah SWT; karena manusia memang makhluk yang lemah dan terbatas. Membutuhkan kepada sesuatu Yang Maha Kuasa, berarti juga membutuhkan hukum dan aturan-aturan yang berasal dari-Nya. Jadi, ketika manusia mencampakkan aturan-aturan Allah, maka dia telah menyimpang dari fitrahnya, dan inilah yang menjadi sumber bencana baginya.


Allahu Akbar (3x), wa lillahil hamd

Karena itu, Ma’asyiral muslimin rahimakumullah…, Jika dengan menjalankan puasa Ramadhan, kaum Muslim ingin kembali pada fitrahnya; semestinya, kembali kepada fitrah ini juga harus dipahami dengan kembali kepada hukum dan aturan-aturan Allah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan mereka. Dengan kata lain, kembali kepada fitrah adalah kembali kepada syariah Allah, yaitu syariah Islam, untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Inilah fitrah manusia yang seutuhnya, dan inilah kunci kemenangan umat Islam.

Ingatlah, bahwa kemenangan demi kemenangan yang berhasil diraih Rasulullah Saw dan para shahabatnya, serta para khalifah sesudahnya, adalah karena mereka menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupan mereka. Ini pulalah yang menjadikan generasi Islam terdahulu mampu membangun kekuatan “super power”, Negara Khilafah, yang disegani kawan dan ditakuti lawan. Negara Khilafah inilah yang mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya, baik Muslim maupun Non-Muslim. Yang mampu melahirkan para pejuang Islam yang tangguh dalam mengemban misi-misi pembebasan di berbagai negeri. Yang mampu menumbuh-suburkan perkembangan sains dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. Yang mampu menjadikan negeri Islam sebagai kiblat perkembangan sains dan teknologi, di saat bangsa Eropa masih tenggelam dalam kebodohan dan keterbelakangan.

Negara Khilafah ini pulalah yang ketika itu mampu membebaskan Andalusia dan Konstantinopel. Yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan negeri-negeri Islam. Yang mampu merebut dan mempertahankan negeri Palestina dari tangan-tangan kotor tentara Salib. Yang mampu menjaga dan melindungani rakyatnya dari ancaman musuh-musuh yang akan membinasakan mereka. Yang mampu memaksa Amerika untuk membayar pajak tahunan dan menandatangani perjanjian yang tidak menggunakan bahasa mereka, melainkan dengan bahasa (Arab), bahasa Negara Khilafah.

Inilah kondisi kaum Muslim ketika mereka menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupan mereka. Kondisi ini jelas berbeda dan bertolak belakang dengan kondisi kaum Muslim saat ini, ketika mereka mencampakkan Islam; atau ketika mereka hidup tidak lagi sejalan dengan fitrahnya. Berbagai krisis pun menimpa mereka, sehingga kehidupan mereka pun terpuruk. Jika demikian halnya, masihkah ada peluang dan harapan untuk mengatasi keterpurukan kaum Muslim saat ini?


Allahu Akbar 3x Walillahil Hamd

Hadirin jamaah shalat ‘Idul Fitri yang dirahmati Allah SWT

Secara global, peradaban Barat dengan Kapitalisme dan imperialismenya telah menciptakan tatanan dunia yang timpang, zalim, dan merusak. Mereka bicara tentang penentuan nasib sendiri dan demokrasi, tetapi mereka mendukung para diktator dan tiran di seluruh dunia Islam. Mereka bicara tentang supremasi hukum dan perdamaian Timur Tengah, realitasnya mereka menjajah, membunuh, menjarah, menduduki tanah-tanah kaum Muslim. Lihatlah betapa 650.000 jiwa mati di Irak dan ratusan ribu lainnya di Afghanistan. Mereka bicara tentang keringanan hutang, tapi nyatanya mereka menjerat negeri-negeri Muslim melalui IMF dan Bank Dunia. Mereka bicara tentang pemberantasan korupsi, tetapi mereka sendiri menyogok ratusan juta dolar kepada para penguasa negeri Muslim untuk mendapatkan kontrak dagang. Mereka bicara tentang HAM, tetapi lihatlah realitasnya di Guantanamo Bay dan Abu Ghraib. Itu adalah bukti-bukti kezaliman yang telah diciptakan Barat.

Oleh sebab itu, kita membutuhkan Khilafah. Khilafah berarti penegakkan hukum syariah Islam di tengah kehidupan dan mencampakkan hukum kufur. Khilafah berarti penyatuan negeri-negeri kaum Muslim di bawah kepemimpinan seorang Khalifah. Tegaknya Khilafah berarti berakhirnya perpecahan umat Islam yang memang sengaja diciptakan oleh orang-orang Kafir dan antek-antek mereka. Tegaknya Khilafah berarti mengembalikan ikatan ukhuwah Islamiyah berdasarkan akidah Islam, sesuai dengan firman Allah SWT. ”Sesungguhnya orang-orang mu’min itu bersaudara…” (TQS. 49: 10) dan hadits Rasulullah saw. ”Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain”. Ikatan inilah yang menggantikan ikatan jahiliyah yang berdasarkan Patriotisme, Nasionalisme, Sekteranisme dan yang lainnya, yang telah memecah belah umat Islam. Tegaknya Khilafah berarti kembalinya umat Islam mendapatkan kekuasaan yang telah dirampas. Ini berarti pembebasan dari sikap menghamba dan membebek pada Barat Kapitalis dalam seluruh aspek, baik politik, sosial, ekonomi, pemikiran, militer, dan lain-lain. Khilafah berarti pembebasan negeri-negeri Muslim yang dicaplok seperti Irak, Afghanistan, Timor Timur, dan lainnya. Ini juga berarti militer asing agresor, yang telah menumpahkan darah kaum Muslim yang menyebabkan kita hancur, harus hengkang dari negeri-negeri kaum Muslim. Tegaknya Khilafah berarti merealisasikan keamanan industri melalui strategi politik pembangunan dan pengembangan industri berat untuk memproduksi berbagai peralatan, mesin pabrik dan persenjataan. Tegaknya Khilafah berarti kita berhenti mengekor dan mengemis-ngemis di depan pintu negara Barat. Tegaknya Khilafah berarti pemberdayaan sumber daya umat yang sangat besar melalui politik pendidikan yang bertujuan membuka ruang dan kesempatan bagi semua orang. Dengan itu, mereka dapat menjadi manusia yang kreatif, inovatif, dan produktif untuk kepentingan umat. Tegaknya Khilafah berarti mengembalikan kekuasaan umat atas seluruh kekayaannya, sehingga umat menjadi pemilik murni atas kekayaan alamnya. Khilafah berarti terputusnya cengkraman negara Kapitalis yang selama ini merampok harta kekayaan umat.

Bersambung...

12

Hardware dan Networking / Cari aksesoris komputer yang Bisa di Kredit

« pada: 18 Juli 2007, 07:03:35 »

Assalamu'alaikum wr.wb.

Buat ikhwah Myq yang saya cintai.

saya bisa minta tolong Informasi soal penjualan aksesoris komputer (RAM, VGA, Motherboard, procesor, monitor dll) yang bisa di beli secara kredit. Terutama wilayah Surabaya. atau yang cara yang lain. tolong minta saran dan petunjuknya.

soalnya saya butuh sekali upgrade komputer, tapi kalau beli cash, harganya terlalu mahal buat saya.

untuk semua bantuannya saya ucapkan Jazakallah khairan katsiraa.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

13

Hukum dan Dunia Politik / Kumpulan Informasi dari Myqers, Non Diskusi .....

« pada: 06 Juli 2007, 17:51:12 »

Bismillahirrahmanierrahiem...
Assalamu alaikum war wab.

Ikhwah fillah, rekan-rekan, brother and sister..

Diilhami oleh beberapa thread yg berisi berita (kumpulan Informasi), non diskusi, dari beberapa myqers dengan berlatar belakang kelompok organisasi, maka moderator mencoba menyiapkan ruang untuk mengantisipasi kreativitas seperti ini...

Sekaligus mencoba mencari cara, agar kelak ketika musimduren eh kampanye tiba, thread ini dapat digunakan utk berkampanye dan tidak menyebar pada thread2 yg membanjir... 

Salah satu syaratnya adalah bantu Myquran dengan meminimalkan tampilan gambar, karena downloadnya butuh space bandwith,
dan rekan myqers yang membaca akan kesulitan kalau pake HP. Cukup tampilkan link gambarnya.. 
Dan hindari komentar disini. Ane akan hapus, agar konsistensi terjaga.... jika ada bgian yg ingin didiskusikan, dipersilahkan buka trhead baru spesifik, dengan rujukan info dari thread ini..

Segitu dulu pengantar dari Moderator, nanti dilengkapi lagi jika ada.
Selanjutnya, thread informasi (non diskusi) yang telah ada di forum Hukpol akan ane pindahin dan susun disini.

Mungkin nanti tidak tersusun rapi di awal-awal... tetapi dengan memperhatikan judul tiap post akan berhubungan kukira.... 

Tetap semangat ! stick together (jaga ukuwah) !

Wallahu a'lam.

Salam.

========================================================================

Assalamu'alaikum wr.wb.

Saya memasukkan Al Islam karena saya menilai Al Islam sering membahas tema2 politik terkini. dan merupakan buletin resmi HTI. bagi akhi semua yang ingin mengetahui beberapa pemikiran HTI bisa membacanya di Al Islam ini.

Jazakallah.

Menumpas Gerakan Separatis, Menjaga Kesatuan Ummat

Sebagaimana dimaklumi, ada dua peristiwa cukup mencolok mata dalam pekan-pekan terakhir ini, yang kedua-duanya terkait dengan gerakan separatisme. Pertama: peristiwa pengibaran bendera organisasi RMS (Republik Maluku Selatan) oleh sejumlah aktivisnya persis di hadapan Presiden SBY di tengah-tengah acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV, yang dipusatkan di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat pagi (29/06). Diberitakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dapat memaklumi adanya penyusupan acara lain di luar jadwal dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-14 di Ambon, Jumat (29/6). Namun, toleransi tidak diberikan jika acara susupan itu memiliki tujuan separatisme yang mengoyak bangunan NKRI. Di Jakarta, Wapres Jusuf Kalla juga menilai aksi aktivis RMS itu sebagai bentuk pelanggaran yang harus dikenai tindakan hukum. Namun, menurut Wapres, kasus itu tidak akan berdampak besar. (Kompas.com, 30/07).

Kedua: peristiwa pengibaran bendera organisasi OPM (Organisasi Papua Merdeka) oleh sejumlah aktivisnya yang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Papua, dalam rangka HUT OPM (1 Juli 1969-2007). (Antara.co.id, 01/07/07).

Masih aktifnya gerakan separatisme di Indonesia jelas menimbulkan pertanyaan tersendiri: Mengapa gerakan separatisme muncul? Mengapa pula gerakan tersebut seolah sulit ditumpas?


Antara Separatisme dan Terorisme

Dari sudut pandang Pemerintah, tampaknya ada kesamaan antara kasus separatisme dan terorisme yang dalam beberapa waktu terakhir mencuat kembali, yakni sama-sama berbahaya. Dari sisi politik, separatisme dan terorisme juga disinyalir sama-sama kental dengan nuansa campur tangan asing. Dalam kasus terorisme, perang terhadap terorisme di Indonesia tidak lepas dari War on Terrorism yang dikumandangkan AS dan sekutunya untuk memperlemah Islam dan kaum Muslim. Adapun dalam kasus separatisme di Indonesia—seperti GAM, RMS dan OPM—keterlibatan pihak asing, seperti AS dan Australia, tidak terlepas dari kepentingan mereka untuk memecah-belah NKRI dalam rangka menguasai sumberdaya alam negeri ini yang sangat kaya. Masih segar dalam benak kita bagaimana peran aktif Australia dalam kasus lepasnya Timor-Timur dari pangkuan NKRI. Belakangan diketahui bahwa motif utama Australia dalam mensponsori kemerdekaan Timor Timur adalah Celah Timor yang ditengarai kaya akan minyak.

Sayang, meski sama-sama dianggap berbahaya, dan sama-sama melibatkan pihak asing, penanganan Pemerintah terhadap kedua kasus tersebut sangat berbeda. Jika dalam kasus tindak terorisme Pemerintah begitu sigap dan cenderung proaktif, terutama dalam menangkap para tersangka yang kebetulan semuanya Muslim, maka dalam kasus-kasus separatisme Pemerintah seperti lembek dan tidak berdaya. Dalam kasus terakhir ini, setidaknya hal itu didasarkan pada penilaian Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dien Syamsuddin. Ia menilai aksi pengibaran bendera RMS oleh “penari cakalele” di depan Presiden SBY itu merupakan kesalahan Pemerintah. Menurutnya, Pemerintah selama ini tidak bertindak tegas terhadap RMS. Menurut Dien, jika Pemerintah tetap melakukan pendekatan dengan cara yang halus dan penuh toleran, tidak mustahil RMS akan terus berkembang dan mengancam sendi-sendi keutuhan nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan akan tumbuh gerakan separatis lainnya di Indonesia. (Tempointeraktif.com, 30/06/07).


Akar Masalah Separatisme

Jika dicermati, munculnya berbagai gerakan separatis di Indonesia seperti GAM di Aceh, RMS di Maluku dan OPM di Papua lebih disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat di wilayah-wilayah tersebut akibat kegagalan Pemerintah dalam mensejahterakan mereka. Padahal, seperti di Aceh dan Papua, kekayaan sumberdaya alam sangat melimpah-ruah. Sayang, kekayaan itu lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang dan perusahaan-perusahaan asing.

Ketidakdilan ekonomi sebagai pemicu gerakan separatis ini juga pernah diakui sendiri oleh Pemerintah. Wapres Jusuf Kalla, misalnya, pernah menyatakan bahwa aksi separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, Republik Maluku Selatan (RMS), dan masalah Poso Sulawesi Tengah yang belum selesai hingga sekarang serta masalah terorisme disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi. Karena itu, tegas Jusuf Kalla, kunci menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut adalah menciptakan keadilan ekonomi, dalam arti, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia itu harus sungguh-sungguh terwujud. (Suarapembaruan.com, 23/11/05).


Solusi Islam

Karena akar persoalan separatisme adalah ketidakadilan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat, maka jelas bahwa upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat, sebagaimana juga disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla, adalah sangat penting. Persoalannya, bagaimana caranya agar upaya tersebut terwujud? Bisakah kita berharap pada sistem ekonomi kapitalis yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah sendiri, bahkan dengan model yang sangat liberal? Tentu tidak. Pasalnya, sistem ekonomi kapitalis inilah yang justru menjadi akar dari seluruh ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, khususnya secara ekonomi. Contoh kecil dalam kasus PT Freeport di Papua. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kontrak Karya atau Contract of Work Area yang ditangani Pemerintah Orba yang serba korup telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

PT FI pertama kali melakukan penambangan pada bulan Desember 1967 pasca-Kontrak Karya I (KK I). Lalu pada 1986 ditemukan sumber penambangan baru di puncak gunung rumput (Grasberg) yang kandungannya jauh lebih besar lagi. Kandungan bahan tambang emas terbesar di dunia ini diketahui sekitar 2,16-2,5 miliar ton dan kandungan tembaga sebesar 22 juta ton lebih. Diperkirakan dalam sehari diproduksi 185.000 s.d. 200.000 ton biji emas/tembaga. Karena itu, PT FI berhasrat lagi untuk memperpanjang KK I dan dibuatlah KK II pada Desember 1991, yang memberikan hak kepada PT FI selama 30 tahun dengan kemungkinkan perpanjangan selama 2X10 tahun. Ini berarti, KK II akan berakhir pada tahun 2021 dan jika diperpanjang, akan berakhir 2041.

Siapa yang menikmati hasil dari PT FI selama ini? Nyatanya sumbangan ke APBN hanya Rp 2 triliunan. Saham Pemerintah RI hanya 9,36%. Sisanya milik asing. Tentu yang mendapat “kue raksasa” ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pertambangan ini. Menurut kantor berita Reuters (PR, 18/3 2006), empat Big Boss PT FI paling tidak menerima Rp 126,3 miliar/bulan. Misalnya Chairman of the Board, James R Moffet menerima sekitar Rp 87,5 miliar lebih perbulan dan President Director PT FI, Andrianto Machribie menerima Rp. 15,1 miliar perbulan. Pada saat yang sama, orang-orang Papua di sekitarnya banyak yang miskin, bahkan sebagiannya mengalami kelaparan!

Itulah hasil ketidakadilan yang diciptakan oleh sistem ekonomi kapitalis. Ironisnya, sistem ini justru tetap diterapkan oleh Pemerintah, bahkan saat ini dengan nuansa yang lebih liberal. Contohnya adalah kebijakan Pemerintah yang semakin proaktif dalam melakukan privatisasi (menjual) BUMN yang notabene milik rakyat dan menjadi sumber pemasukan negara.

Dalam Islam, jelas, kekayaan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti minyak bumi, emas, perak tambaga dll dalam jumlah besar adalah milik rakyat; tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta, apalagi pihak asing. Negara juga hanya berhak mengelolanya—tidak boleh memilikinya—yang hasilnya sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. Rasul saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»

Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: hutan, air dan energi. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).

Karena itu, harapan yang pernah disampaikan Wapres Jusuf Kalla untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi rakyat secara menyeluruh demi mencegah munculnya gerakan-gerakan separatis hanyalah sebuah harapan kosong jika Pemerintah sendiri malah melanggengkan sistem ekonomi kapitalis yang terbukti hanya menguntungkan segelintir orang, bahkan pihak asing, dan sebaliknya menyengsarakan mayoritas rakyat sendiri. Kesejahteraan dan keadilan ekonomi hanya mungkin diciptakan oleh sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Zat Yang Mahaadil, Allah SWT.

Selain masalah kesejahteraan dan ketidakadilan ekonomi ini, jika Pemerintah konsisten dengan keutuhan NKRI, jelas Pemerintah harus mewaspadai setiap keterlibatan asing, terutama yang memanfaatkan gerakan-gerakan separatis di Tanah Air. Kasus lepasnya Timor Timur yang antara lain di-support oleh Australia harus menjadi pelajaran berharga. Pemerintah harus tegas terhadap berbagai manuver pihak asing, baik Amerika, Australia, dll yang memang telah lama mengincar Indonesia. Jangan sampai negeri ini terpecah-belah karena akan semakin memperlemah posisi Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Jika tidak, negara dan umat ini akan makin masuk dalam cengkeraman penjajahan asing. Ini haram terjadi pada umat Islam. Hendaknya sekali-kali Pemerintah merenungkan firman Allah SWT:

]وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاًَ[

Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin. (QS an-Nisa’: 141).

Walhasil, gerakan separatisme harus dicegah, dan kesatuan umat Islam harus tetap dijaga! Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. []


Komentar Al-Islam:

<sub>The Financial Times: sebagian besar negara Eropa memandang AS sebagai ancaman global ketimbang Iran dan Korea Utara (Hidayatullah.com, 03/07/07).

Artinya, negara “poros setan” yang pernah dituduhkan AS pada Iran dan Korea Utara lebih layak ditujukan pada AS sendiri!</sub>

========================================

edited by Mod:

Menyisipkan post pengantar atas judul thread gabungan ini... 
Afwan... 

Salam.

14

Sistem Ekonomi dan Bisnis / Ancaman Krisis Ekonomi "Jilid 2": Bukan Basa Basi!

« pada: 03 Juli 2007, 19:56:52 »

Pengantar:

Kondisi makro Indonesia dinilai bagus. Alasannya, perputaran uang disektor non-real jumlahnya triliunan rupiah. Belum lagi simpanan uang dan Bank Indonesia (BI) dalam bentuk SBI yang tak kalah banyaknya. Namun, kondisi sebaliknya terjadi di sektor real. Investasi tidak ada peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung menurun. Kondisi ini masih diperparah dengan membumbungnya harga-harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan beras, yang menjadi faktor utama semakin terpuruknya ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, terjadi kondisi kontras antara makro ekonomi dan sektor real. Benarkah ini merupakan tanda akan terjadi krisis ekonomi “jilid 2”?

Kali ini wartawan al-wa‘ie Gus Uwik mewancarai Dr. Hendri Saparini (Ekonom Econit dan Tim Indonesia Bangkit) guna menggali lebih jauh tentang kondisi perkonomian Indonesia. Berikut petikan wawancaranya.

Benarkah akan terjadinya krisis ekonomi “jilid 2” di Indonesia?

Bila jujur terhadap fakta yang ada, semestinya jawabannya adalah iya. Sepuluh tahun pasca krisis, saat ini Indonesia justru kembali menghadapi ancaman: terperosok ke dalam kesalahan yang sama. Sayang, para pejabat justru cenderung tidak mau mengakuinya. Seperti diketahui, pada pertengahan Mei 2007, berbagai media cetak menyajikan berita pernyataan ’kelepasan’ Menteri Keuangan Sri Mulyani sekembalinya dari pertemuan para menteri keuangan dengan ADB di Kyoto-Jepang, bahwa kondisi saat ini mirip menjelang krisis 1997.

Namun, pernyataan tersebut akhirnya terpaksa ’diluruskan’ oleh para pejabat ekonomi lainnya dengan membantah dan mengklaim, bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat ini justru amat kuat sehingga kecil kemungkinan terjadi krisis.

Sesungguhnya apa yang disampaikan para pejabat lembaga asing tentang kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Timur dalam forum di Jepang tersebut bukanlah isu baru. Jauh sebelumnya, saya dan teman-teman ekonom dari Tim Indonesia Bangkit telah menyampaikan kekhawatiran ini. Saran untuk segera mengubah arah kebijakan ekonomi untuk menghindari ancaman tersebut pun pernah saya tuliskan di salah satu harian nasional pada bulan Januari lalu. Saat itu Thailand mengalami tekanan dari spekulator setelah berusaha mengurangi risiko dari derasnya arus hot money.

Sayang, oleh tim ekonomi SBY, peringatan yang disampaikan para analis dalam negeri masih dianggap angin lalu. Baru setelah hasil analisis yang sama disampaikan oleh pejabat dan konsultan asing, para menteri ekonomi kita bisa menerimanya. Mental ketergantungan terhadap asing tetap ada, bahkan untuk menyimpulkan apakah kondisi ekonomi dalam bahaya atau tidak. Memang aneh, tapi nyata.

Reaksi “asal bantah” terhadap kemungkinan krisis sangat mirip dengan peristiwa sepuluh tahun lalu. Pada bulan November 1996, ECONIT mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia akan memasuki tahun ketidakpastian dan berpotensi terjadi koreksi. Saat itu rupiah telah mengalami overvalued serta terjadi overleverage di dunia usaha akibat cross ownership dan cross manajemen (manajemen dan kepemilikan silang antara sektor keuangan dan sektor real) sehingga ekonomi sangat rapuh.

Apa yang sesungguhnya terjadi pada ekonomi Indonesia saat ini?

Sejak beberapa kuartal terakhir sebenarnya telah terjadi peningkatan modal jangka pendek (hot money) yang luar biasa ke kawasan Asia Timur. Perkembangan ini dinilai banyak negara seperti Korea Selatan, Thailand, dan Cina cukup mengkhawatirkan. Mengapa? Alasannya, karena aliran hot money telah mengakibatkan mata uang mereka terlalu kuat sehingga mengganggu kinerja ekspor dan mendorong membanjirnya impor.

Akhirnya, negara-negara tersebut segera mengambil berbagai langkah untuk memperlemah nilai tukarnya, termasuk meredam overheating (pemanasan ekonomi), menaikkan pajak transaksi di pasar modal dan pasar uang, yang semuanya ditujukan untuk mengempeskan financial bubble (gelembung sektor keuangan) dan property bubble (gelembung di sektor properti) yang berlebihan. Mereka takut bila bubble ini pecah maka dampaknya akan merembet ke semua sektor.

Nah, sebagaimana negara-negara Asia lainnya, saat ini Indonesia juga mengalami financial bubble, bahkan dibarengi dengan kondisi struktur ekonomi yang lebih lemah dibandingkan dengan mereka. Hanya saja, respon kebijakannya berbeda. Pemerintah Indonesia menolak mengakui kondisi ini sehingga tidak melakukan langkah antisipasi.

Harus diingat bahwa sepuluh tahun lalu Indonesia pernah terseret gelombang krisis yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan negara-negara Asia. Mengapa bisa terjadi? Selain karena Indonesia menelan mentah-mentah resep penyelesaian krisis dari IMF dan Bank Dunia, juga karena struktur ekonomi yang jauh lebih rapuh dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang terkena krisis.

Kira-kira apa pijakan Pemerintah sehingga mengatakan tidak ada ancaman krisis ekonomi?

Salah satu argumennya, karena saat ini semua aliran dana dari luar telah dicatat dengan baik dan transparan dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu. Alasan lain, karena Pemerintah sangat yakin bahwa stabilitas makroekonomi, terutama stabilitas finansial, yang tercapai saat ini akan mampu menahan guncangan ekonomi. Inflasi yang rendah, suku bunga yang terus turun, indeks harga pasar saham yang meningkat sangat fantastis atau cadangan devisa yang melaju cepat telah dianggap sebagai bukti kuatnya fondasi ekonomi. Sangat menyederhanakan masalah.

Memang benar, stabilitas harga, nilai tukar atau cadangan devisa, sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi. Akan tetapi, stabilitas yang dimaksud haruslah stabilitas makroekonomi yang didukung fundamental yang kuat sehingga bermanfaat untuk mendorong bergeraknya sektor real. Jadi, bukan stabililitas semu yang hanya didukung oleh masuknya hot money. Bila ini yang terjadi maka kesenjangan antara kinerja sektor keuangan dan sektor real justru makin lebar.

Artinya, perekonomian seolah-olah kelihatan baik namun sejatinya tidak?

Benar. Apalagi stabilitas indikator-indikator finansial yang dicapai saat ini adalah stabilitas semu. Sebagai contoh, inflasi rendah secara teori memang dapat menunjukkan stabilnya harga sehingga rendahnya inflasi dapat dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, inflasi rendah yang dicapai saat ini ternyata lebih karena tidak adanya permintaan (demand) akibat daya beli masyarakat yang rendah. Jadi, bisa menyesatkan kalau dikatakan inflasi rendah saat ini merupakan indikator membaiknya kesejahteraan.

Belum lagi cara mengukur inflasi yang lemah sehingga menghasilkan kesenjangan antara angka statistik dan fakta lapangan. Sebagai contoh, dalam beberapa bulan terakhir angka inflasi dilaporkan rendah. Klaim ini tentu sulit diterima karena kondisi di lapangan mencatat, harga beras naik lebih dari 70% dan kemudian diikuti oleh kenaikan harga gula dan minyak goreng dengan angka kenaikan yang hampir sama. Bagaimana mungkin inflasi rendah.

Ternyata, salah satu penyebab tidak nyambungnya angka dengan fakta adalah akibat perhitungan inflasi yang kurang tepat. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) diperoleh data bahwa secara nasional, komposisi belanja beras pada masyarakat kurang mampu adalah sebesar 28% dan untuk 9 bahan pokok bisa mencapai 40% terhadap total belanja.

Namun, dalam perhitungan inflasi, komposisi beras dalam pengeluaran masyarakat hanya dihitung 6%, demikian juga untuk bahan pokok lainnya. Di samping itu, kelompok yang disurvei pun dibatasi pada keluarga yang lulus SMA dan tinggal di ibu kota propinsi. Padahal, sebagian besar penduduk (70%) berpendidikan di bawah SMA dan tidak tinggal di perkotaan. Pemilihan alat ukur dan pengambilan sampel yang kurang tepat inilah yang akhirnya menjauhkan angka inflasi dengan fakta di lapangan.

Menurut Ibu, kondisi-kondisi apa yang mendasari kesimpulan adanya ancaman krisis?

Cukup banyak indikasi terjadinya financial bubble dan rapuhnya struktur ekonomi yang akan mengakibatkan Indonesia sangat rawan bila terjadi guncangan.

Pertama: Indonesia rentan terhadap krisis karena peningkatan nilai ekspor dan cadangan devisa lebih banyak ditopang oleh kenaikan harga komoditas dan aliran hot money. Sangat berbeda dengan negara Asia Timur lainnya yang mengalami kenaikan nilai ekspor dan cadangan devisa karena kenaikan produktivitas dan volume ekspor.

Kedua: pelaksanaan regulasi pembatasan penyaluran kredit belum betul-betul efektif. Saat ini kembali terjadi peningkatan group lending dan pembiayaan di sektor properti yang berlebihan sehingga rentan terhadap peningkatan kredit bermasalah perbankan.

Ketiga: terjadi pertumbuhan semu di sektor perbankan. Saat ini net interest margin (NIM) perbankan 6 persen, paling tinggi di dunia. Padahal pertumbuhan kredit masih sangat rendah dan banyak kredit sektor manufaktur yang tak dicairkan. Ini menunjukkan bahwa margin bank terutama bersumber dari penerimaan bunga, baik rekap, bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN); bukan akibat membaiknya kinerja sektor real.

Keempat: sektor real, seperti manufaktur, mengalami perlambatan pertumbuhan. Manufaktur yang harusnya menjadi lokomotif penciptaan lapangan kerja justru mengalami perlambatan pertumbuhan.

Kelima: telah terjadi property bubbles. Empat tahun terakhir pertumbuhan pasok properti cukup tinggi, baik residensial maupun bisnis; sementara permintaannya masih rendah. Kondisi ini akan mengancam kredit macet di sektor properti yang cukup besar.

Apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah?

Cepat atau lambat financial bubble pasti akan mengalami koreksi. Alan Greenspan, mantan pemimpin Bank Sentral AS, telah mengingatkan kemungkinan akan terjadinya koreksi ekonomi dunia sebesar sepertiganya.

Jika prediksi ini benar, target pertama pelarian modal adalah negara-negara yang financial bubble-nya paling besar dan struktur ekonominya paling rapuh.

Pemerintah sebaiknya tidak terlalu cepat “asal bantah” tentang adanya ancaman krisis. Lebih baik segera melakukan langkah-langkah antisipasi dengan segera mengubah arah kebijakan ekonomi dari yang semula hanya fokus dan sangat menguntungkan sektor keuangan menjadi lebih memprioritaskan kebijakan yang mendorong sektor real.

Pemerintah juga harus segera berhenti mengadopsi paradigma ekonomi pasar dan liberal yang meminimalkan peran pemerintah. Pemerintah harus berganti haluan dengan berperan aktif melakukan kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong produktivitas masyarakat.

Dalam hal ini, apakah ekonomi syariah bisa menjadi solusi?

Sejauh yang saya pahami, Islam mengajarkan, bahwa peran pemerintah sangatlah besar dalam pengelolaan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Konsep ini sangat berbeda dengan pengelolaan ekonomi Pemerintah saat ini, yang cenderung semakin meminimalkan perannya di segala urusan ekonomi rakyatnya, dan mengukur kesejahteraan hanya dengan pertumbuhan ekonomi semata.

Bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjamin tidak satu pun rakyatnya yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak mendapat pekerjaan layak bila Pemerintah tidak ikut aktif dan tidak menguasi sumber-sumber pendukungnya seperti SDA migas, tambang, hutan, dll.

Selama ini masyarakat baru mengenal ekonomi Islam pada salah satu bagian kecilnya saja, yakni sistem keuangan syariah. Menjadi tanggung jawab bersama, terutama para ekonom Muslim, untuk mempelajari dan segera mengenalkan kepada publik tentang ekonomi Islam secara menyeluruh, baik dalam mengatur SDA, menjamin kebutuhan pokok masyarakat, menyelesaikan kemiskinan, pengembangan industri, dll.[Dr. Hendri Saparini]

Semoga Allah Swt. memudahkan kita semua, terutama saya.


Biang Kapitalisme, Sistem ini udah bener2 minta di ganti sama Islam yang memang Rahmatan Lil Alamin.
Antum semua siapin aja eratin ikat pinggang kenceng2.
Yang miskin makinmiskin, yang kaya makin kaya.

Saatnya menyelamatkan Indonesia dengan Syariah