50 Persen Masjid di Kota Bekasi Perlu PerbaikanBy Republika
Kamis, 05 Februari 2009
BEKASI-- Dari sekitar 1.000 buah masjid di Kota Bekasi,
sebanyak 50 persennya perlu perbaikan. Perbaikan itu meliputi fisik dan kegiatan pemberdayaan. Ini perlu dilakukan agar masjid tidak hanya dipandang sebagai tempat ibadah, namun juga dapat diandalkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi.
Menurut Adhy Firdaus, bendahara Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi, jumlah masjid itu cukup untuk mengakomodasi warga Muslim di Kota Bekasi yang jumlahnya mencapai dua juta orang. Namun, tidak banyak warga yang menyadari pentingnya masjid. Sayangnya, kekurangan dana selalu menjadi alasan dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). ''Memang, tidak ada anggaran khusus dari pemerintah daerah untuk masjid,'' katanya, Selasa (27/1).
Sutriyono, ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, mengatakan, anggaran untuk sarana ibadah belum memadai. Alokasi dana untuk sarana ibadah hanya Rp 2 miliar. Dana sebesar itu diberikan untuk subsidi tambahan pembangunan masjid. ''Biasanya, diberikan Rp 2-10 juta per masjid,'' ujarnya.
Dia mengakui, perhatian Pemerintah Kota Bekasi masih kurang untuk masalah masjid. ''Dana segitu mana cukup?'' katanya. Padahal, menurutnya, masjid adalah pembentuk moralitas dan pembangunannya harus diperhatikan secara menyeluruh. Tidak hanya pembangunan fisik saja, tapi juga pembangunan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan umat yang lebih serius.
Karena itu, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat melantik pimpinan daerah DMI Kota Bekasi masa bakti 2008-2013, Selasa (27/1). Lembaga ini menggunakan dana swadaya untuk berbagai kegiatannya. Pembentukannya dilakukan untuk menaungi sekitar 1.000 masjid se-Kota Bekasi.
''Menyatukan masjid untuk pembangunan umat,'' kata Adhy.
Nantinya, DMI akan membantu kebutuhan seluruh masjid di Kota Bekasi. ''Kami tidak akan bergantung kepada APBD Kota Bekasi,'' katanya. Diharapkan, warga akan mendapatkan pemahaman tentang fungsi masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan pusat kegiatan sosial, ekonomi, bahkan kesehatan. Adhy pun berencana untuk membuat jaringan dalam bentuk teknologi informasi antar masjid.
Selain fungsi-fungsi tersebut, dia juga berharap agar warga aktif datang ke masjid. ''Supaya bisa menjadi benteng dari provokasi kegiatan yang merusak keimanan,'' katanya.
Soal maraknya kegiatan kristenisasi, pelarangan jilbab, dan perusakan keimanan yang kerap terjadi di Bekasi, dibenarkan oleh SR Maulani, ketua umum Pimpinan Wilayah DMI Jawa Barat. Ia bahkan menambahkan keberadaan DMI di Kota Bekasi diharapkan dapat menghentikan kegiatan meminta-minta sumbangan yang kerap dilakukan warga. ''Hal tersebut dapat memalukan citra Islam,'' katanya.
Menanggapi hal ini,
Rahmat Effendi, wakil wali kota Bekasi, mengatakan bahwa DMI adalah kegiatan yang sangat didukungnya agar terbentuk kekuatan silaturahim antarumat Islam. ''Supaya umat islam tidak mudah dihancurkan,'' katanya. Ia mengakui,
selama ini Pemkot Bekasi tidak memberikan porsi banyak untuk kegiatan masjid. Sepanjang tahun 2008 saja, pemkot hanya mengalokasikan Rp 50 juta untuk pembangunan masjid. ''Rencana anggaran tahun ini untuk masjid juga belum sampai satu persennya,'' kata Rahmat.
http://www.republika.co.id/berita/29911/50_Persen_Masjid_di_Kota_Bekasi_Perlu_Perbaikan
