Yang dibawah ini juga cukup keren, menunjukkan konsistensi beliau menghapus praktek KKN. Sudah jamak, korupsi di Indonesia terjadi karena proses lelang ala Keppres 80/2003 yang tidak transparan, serta penyalahgunaan anggaran rutin (SPJ aspal).
Setidaknya kalau proses lelang bisa lebih transparan, kebocoran anggaran karena proses lelang, bisa ditekan. Yang masih misterius di lingkungan Pemerintah adalah SPJ aspal, berapa persen, mungkin jarang yang tahu.
==============================
Pengadaan Barang dan Jasa
Nur Mahmudi Klaim Depok Paling Konsisten
Jakarta, 5 Januari 2007 11:56
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, mengaku telah mendapatkan hasil
evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyatakan
bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok adalah yang paling konsisten
dalam hal pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-
Announcement)
"Hasil evaluasi dari KPK, pada bulan Nopember yang lalu terhadap
daerah-daerah, Pemkot Depok dianggap yang paling konsisten dalam
statusnya uji coba," kata Nur Mahmudi, kepada wartawan, di kantor
KPK, Jakarta, Jum`at (5/1).
E-Announcement, sebuah aplikasi baru yang dirakit oleh Kementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Komunikasi
dan Informatika (Depkominfo). Aplikasi yang diluncurkan pada Jum`at
(5/1) di Jakarta ini, merupakan aplikasi yang didukung KPK, yang
bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan
barang dan jasa instansi pemerintah secara online.
"Uji coba e-Announcement ini, (Pemkot Depok) dinilai yang paling
banyak mengumumkan materi-materi di dalam pengadaan barang dan
jasanya," tambah Nur Mahmudi dengan bangga, kendati ia mengaku tidak
mengetahui secara detil nilai dari pengadaaan barang dan jasa secara
online tersebut.
E-announcement, aplikasi online yang dapat diakses melalui
www.pengadaannasional-bappenas.go.id, yang menyajikan informasi
pengumuman pengadaan barang dan jasa ini, rencananya bakal
dilaksanakan di semua instansi pemerintah. Seara garis besar,
aplikasi ini menampilkan tiga pengumuman.
Pertama, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kedua, rencana
paket kegiatan pengadaan barang dan jasa --termasuk nilainya dalam
satu tahun anggaran-- di awal tahun anggaran. Ketiga, pengumuman
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan penyedia
barang dan jasa melalui prosedur pelelangan.
Diharapkan, dengan adanya e-Announcement ini, peningkatan
transparansi untuk menekan peluang korupsi dan penyimpangan lainnya,
dapat diminimalisir. Dalam pengoperasiannya, e-Announcement dikelola
oleh Bappenas. Sedangkan dukungan teknis dan supervisi dilakukan
oleh Depkominfo. [EL]
http://www.gatra. <http://www.gatra.com/artikel.php?id=100937>
com/artikel.php?id=100937
Pemkot Depok Ikut "e-annoucement"
Laporan Wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra
DEPOK, KOMPAS - Pemerintah Kota Depok merupakan satu dari 24 peserta
yang ikut dalam "e-annoucement" atau pengumuman rencana pengadaan
secara elektronik yang diluncurkan secara resmi di Gedung Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (5/1).
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma'il kepada pers Jumat siang di ruang
kerjanya mengatakan, ini upaya pemkot menciptakan pemerintahan yang
transparan dan bersih. Nur Mahmudi hadir di gedung KPK, memenuhi
undangan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas.
"Depok termasuk proyek percontohan pelaksanaan e-announcement, kerja
sama dengan KPK. Sosialisasi telah dilaksanakan 24 Februari 2006 di
Balai Kota Depok," kata Nur Mahmudi, didampingi Kepala Informasi dan
Komunikasi Dani Kondani.
Data yang dikeluarkan Direktorat e-Goverment Departemen Komunikasi
dan Informatika menyebutkan, sampai 27 November 2006, Pemkot Depok
tertinggi dalam jumlah rencana pengadaan yang diumumkan, dibandinkan
dengan 23 instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang
menerapkan e-annoucement, dengan 315 pengumuman.
Nur mengatakan e-announcement dapat menyelamatkan uang negara. Di
Depok misalnya, gedung dinas-dinas bertingkat yang sedang dibangun
saat ini, dalam HPS atau harga perkiraan sendiri senilai Rp 6,9
miliar. "Ternyata setelah diumumkan lewat e-announcement, nilainya
bisa Rp 5,9 miliar," kata Nur Mahmudi.
Ini dilakukan secara transparan dan terbuka, dapat diikuti lebih
dari 10 peserta bahkan sampai 60 peserta dari seluruh Indonesia.
Menurut Nur, jika e-announcement diterapkan sunguuh-sungguh oleh
seluruh instansi pemerintah seluruh Indonesia, uang negara yang
dapat diselamatkan puluhan triliun dari sektor pengadaan barang dan
modal. "Jumlah itu kan bisa saja digunakan untuk kenaikan gaji PNS,"
kata Nur mengutip Ketua KPK Taufiqurahman Ruki.
Instansi pemerintah di Indonesia yang menerapkan e-announcement
hingga November lalu adalah KPK, Depkomfindo, Menristek, BPPT,
Bepeten, Batan, Depkeu, Depnakertrans, Pemkot Depok, Pemprov DKI,
Pemprov NAD, Pemkot Banda Aceh, Pemkab Aceh Barat, Pemkot
Lhkoseumawe, Pemprov Gorontalo, Pemkab Aceh Timur, Pemkab Aceh
utara, Deptan, Pemprov Sumbar, Depkes, Pemkot Bekasi, Pemkot
Denpasar, Pemprov Jatim, dan Pemprov Kaltim.
http://kompas. <http://kompas.com/ver1/Nasional/0701/05/155356.htm>
com/ver1/Nasional/0701/05/155356.htm
Transparansi lelang
`Antisipasi APBD bocor'
MARGONDA, MONDE: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK
Taufiqurrahman Ruki mengatakan dari sekitar 60% pengeluaran negara
untuk belanja barang/jasa, 10%-50% diantaranya mengalami kebocoran.
Dia mengungkapkan hal tersebut berdasarkan laporan Bank Dunia dalam
Country Procurement Assessment Report (CPAR) pada 2001.
Hal serupa dituturkan Walikota Depok Nur Mahmudi kepada pers di
Balaikota kemarin seusai menghadiri peresmian pengumuman rencana
pengadaan secara elektronik (e-announcement) di gedung KPK, Jl
Veteran Jakarta.
"Artinya dari dana yang tersedia untuk penyediaan barang jasa
pemerintah Rp118,5 triliun pada APBN 2006, sebanyak 25%-nya
mengalami kebocoran. Ini belum termasuk dana di pemerintah daerah
dan BUMN. Sekitar 25% APBN kita bocor," katanya.
Sementara itu Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan
pihaknya memperkirakan potensi penghematan dari proses pengadaan
barang dan jasa publik secara terbuka dan transparan akan menghemat
APBN dan APBD di seluruh pemda di Indonesia hingga Rp45 triliun-Rp90
triliun pada 2007.(m-7)
http://www.monitord <http://www.monitordepok.com/news/depokrasi/11044.html>
epok.com/news/depokrasi/11044.html